Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Cerita Tenaga Medis COVID-19 Yang Rindu Keluarga

JAKARTA – Rasa rindu ingin bertemu keluarga tidak terbendung dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai tenaga medis dalam penanganan covid-19.

Ketua Tim Perawatan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kapten Fitdy Eka mengungkapkan rasa rindunya ingin pulang dan berkumpul bersama keluarga.

Bahkan kata dia, hal yang sama pasti dirasakan juga sebagian besar oleh para perawat, dokter dan tenaga medis lainnya selama menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Sehingga ia meminta masyarakat untuk menaati protokol kesehatan agar wabah segera selesai

“Rekan-rekan kami juga ingin pulang ketemu keluarga, anak istri, orang tua. Pergerakan kami dibatasi, kami menyesuaikan. Anda agar tetap di rumah, kami bekerja biar kita putus rantai penularan COVID-19,” kata Kapt Fitdy Eka saat membagikan kisahnya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (26/4).

Dia mengatakan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang mengurusi pasien COVID-19 seperti dokter, perawat, analis dan tenaga kesehatan (nakes) lainnya memiliki prosedur pembatasan interaksi langsung dengan keluarga untuk alasan mengurangi risiko penularan.

Selain itu para nakes diwajibkan tetap tinggal di dekat area perawatan pasien COVID-19 selama beberapa pekan terakhir sehingga interaksi dengan keluarga dan kerabat dilakukan dengan panggilan video/_video call_ melalui gawai.

“Baik dokter, perawat, analis dan nakes lainnya semua memiliki rasa kangen, rindu keluarga, berkumpul, bersenda gurau langsung,” katanya.

Dalam bertugas, Fitdy mengatakan harus bisa mengatasi rasa bosan di tengah tugas harus mengenakan alat pengaman diri (APD) lengkap selama delapan jam tanpa makan, minum dan buang air. Terdapat tiga tim nakes yang bekerja selama 24 jam terbagi masing-masing delapan jam untuk tiga shift.

Pada tahap itu, lanjut dia, para nakes berupaya mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan merawat pasien COVID-19 tetap berjalan baik sehingga pasien COVID-19 dapat sembuh dan corona tidak menginfeksi petugas.

Menilik suka duka nakes COVID-19 itu, Fitdy mengajak masyarakat turut berupaya memutus rantai penularan COVID-19 sehingga tidak ada lonjakan drastis dari penderita. Jika jumlah penderita COVID-19 melebihi kapasitas fasilitas kesehatan maka akan semakin banyak yang tidak tertolong.

Di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri, dia mengatakan masyarakat juga agar tidak mudik terlebih dahulu guna mencegah penularan COVID-19.

“Anda tidak ingin mudik membawa penyakit kan? Tidak usah mudik untuk memutus mata rantai COVID-19 jangan terus berlangsung. Pakai masker jika harus keluar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak interaksi tempat umum 1-2 meter, belajar/bekerja di rumah, belanja kalau bisa lakasanakan online,” katanya.

“Dengan begitu, hehingga hal-hal terkait memutus mata rantai COVID-19 bisa lebih maksimal. Pandemi bisa diakhiri, ingat kita rindu tradisi mudik saat masa pembatasan ini,” pungkas dia.

Terkonfirmasi Positif Covid Terus Bertambah

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat, pertanggal 26 April 2020 ada penambahan untuk kasus positif sebanyak 275 orang hingga total menjadi 8.882.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi mengatakan Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 72.099 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium.

“Sebanyak 56.974 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 8.882 positif dan 48.092 negatif,”sebutnya.

(Fran)

Exit mobile version