Samarinda – Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meraih predikat utama sebagai Kota Layak Anak (KLA) masih menghadapi tantangan serius.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai bahwa capaian itu tak akan tercapai tanpa kesadaran kolektif dan konsistensi dalam pelaksanaan aturan.
“Menjadi kota layak anak tidak cukup hanya dengan program dari pemerintah. Seluruh stakeholder, termasuk masyarakat dan media, harus terlibat aktif,” ujarnya (16/06/2025).
Menurutnya, berbagai regulasi sudah tersedia mulai dari zona bebas pekerja anak, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, hingga pengembangan sekolah ramah anak. Namun, realisasi di lapangan masih terhambat rendahnya partisipasi masyarakat.
“Payung hukum sudah ada. Tapi bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli untuk menerapkannya? Ini yang jadi tantangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak. Salah satu contoh konkret adalah masih maraknya iklan rokok di jalan-jalan protokol dan kawasan perkantoran, meskipun sudah ada Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Pemerintah justru masih memberi ruang untuk promosi rokok di tempat-tempat strategis. Ini kontradiktif dengan semangat KLA,” ujarnya.
Lebih jauh, Puji menyoroti keberadaan anak jalanan (anjal) yang masih banyak dijumpai di sejumlah persimpangan lampu merah.
“Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya pendekatan sosial yang menyentuh akar permasalahan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Samarinda meraih predikat utama KLA sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Kita sudah bicara tentang regulasi. Sekarang tinggal bagaimana semua elemen, termasuk pemerintah dan masyarakat, bersungguh-sungguh menerapkannya demi masa depan anak-anak di kota ini,” pungkasnya. (Adv/dprd Samarinda)
