Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

JMSI Siap Gelar Rakernas ke-3, Momentum Kawal Asta Cita Menuju Indonesia Emas

Samarinda – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bersiap melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 yang akan digelar dengan tema besar “Mengawal Hasta Cita, Sampai Benar-Benar Menjadi Emas.”

Acara yang digelar di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya Kota Samarinda ini, bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk menegaskan peran media siber dalam mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menekankan pentingnya Rakernas ini sebagai wadah kolaborasi untuk menyukseskan program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita ingin memastikan bahwa Hasta Cita, delapan program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo, tidak berhenti sebagai slogan semata. JMSI berkomitmen untuk mengawal agar visi Indonesia Emas dapat benar-benar terwujud dengan langkah konkret,” ujar Teguh saat ditemui di Samarinda, Minggu malam (15/12/2024).

Rakernas JMSI kali ini juga mengangkat tema “Lembaran Baru Indonesia” untuk malam penganugerahan yang akan digelar besok 16 Desember 2024 malam. Teguh menjelaskan, tema ini relevan dengan semangat pembaruan yang diusung pemerintahan baru, baik di level nasional maupun daerah.

“Ini adalah kesempatan emas untuk bersama-sama menata ulang negeri ini. JMSI hadir sebagai mitra pemerintah untuk memberikan informasi yang objektif sekaligus solusi atas tantangan bangsa,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rakernas ini akan diisi dengan pelantikan sejumlah pengurus daerah (Pengda) baru, yaitu dari Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah, serta pengurus cabang dari Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Teguh berharap pengurus baru ini dapat memperkuat jejaring JMSI sehingga program-program pemerintah dapat tersampaikan secara efektif hingga ke tingkat daerah.

Melalui Rakernas ini, JMSI ingin menunjukkan peran strategis media dalam menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. “Negara ini tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Kami ingin memastikan pemerintah tidak merasa berjalan sendiri, dan masyarakat juga merasa didengar. JMSI hadir untuk menjadi penghubung yang kredibel,” tuturnya.

Teguh juga menggarisbawahi pentingnya mengawal visi besar ini hingga tercapai hasil nyata. “Kita sering berbicara tentang cita-cita, tetapi seringkali lupa untuk mengawal pelaksanaannya. JMSI hadir untuk mengubah pola itu. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah dan memastikan program-program ini terealisasi,” pungkasnya.

(*)

Exit mobile version