Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Masih Menunggu Izin Operasi dan Cairan Reagen, Mobil PCR Parkir Rapi

Mobil PCR terparkir rapi di Parkiran RSUD Type D Taman Husada Bontang (Doc Sulez/Beri.id)

BONTANG -Mobil lab PCR (Polymerase Chain Reaction) yang terparkir di parkiran RSUD Taman Husada, belum terlihat aktif berkeliling untuk lakukan uji swab.

Mobil canggih ini, di banderol seharga tiga miliyar rupiah. Dengan kelebihan dapat keluarkan hasil uji usap cukup dalam waktu tiga jam.

Dalam sehari mobil lab PCR ini bisa menguji hingga ratusan sampel. Sekali beroperasi bisa 48 sampel diuji. Jika seharian. Bisa operasi sampai 4 kali. Artinya bisa 192 sampel.

Namun saat ini, masih belum dapat beroperasi dengan maksimal. Dikarenakan mobil tersebut belum mengantongi surat izin operasional operasional resmi dari kementerian kesehatan (kemenkes)

Juru Bicara Satgas Covid-19 Bontang, Adi Permana menuturkan, mobil lab PCR Covid-19 tiu sudah dipakai sejak Bulan Januari, namun masih menunggu izin operasi dari kemenkes.

“Kalau dipakai dipakai,” ungkapnya kepada media, Kamis 27 Januari 2021 kemarin.

Dikatakannya, dari dinas kesehatan provinsi pihaknya sudah mengantongi izin, tinggal menunggu izin dari kemenkes.

Sembari menunggu ijin dari kemenkas, mobil pcr tetap dipergunakan untuk tes. Karena hasilnya tetap relevan dengan tes lainnya. Diperkirakan lebih dari 500 hasil tes swab PCR.

“Lima ratusan mungkin sudah ada,” imbuhnya.

Karena ledakan tes yang melebihi hingga kekurangan cairan. Ia pun tidak menduga dan di luar prediksi. Karena sebelum-sebelumnya yang lakukan tes paling banyak maksimal 600 orang setiap bulannya.

Berbanding bulan Januari ini, yang lakukan tes perharinya sudah mencapai ratusan.

Sementara cairan reagen yang dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan hanya 700 cairan. Dan saat ini cairan sudah habis digunakan.

Pun saat ini, cairan reagen masih dalam tahap pemesanan kembali. Dengan menggunakan dana belanja tak terduga (BTT).

“Kita harapkan dari dana BTT,” ungkapnya.

Melihat kondisi di lapangan banyaknya yang melakukan tes, kemungkinan besar sebanyak 4 ribu cairan yang akan dipesan.

Ia pun berharap, agar vaksin segera terselesaikan. Dengan capaian yang tinggi, hingga penularan positif di lapangan selaras ikut menurun.

“Minimal orang divaksin menjadi pembatas,” ungkapnya kembali.

Di akhir, dirinya ungkapkan mobil tersebut tetap akan kembali beroperasi sembari menunggu surat izin beroperasi dari kemenkes. Sambil menunggu ketersediaan cairan reagen yang dipesan.

“Betul, kita masih menunggu itu,” tandasnya. (Esc)

Exit mobile version