Samarinda, Beri.id – Keberagaman hambatan dalam menangani persoalan banjir di Kota Tepian menjadi sorotan DPRD Samarinda. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penolakan sebagian warga terkait pembangunan drainase.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, baru-baru ini mengungkapkan dilema yang dihadapi pemerintah setempat dalam upaya penanganan banjir.
“Terkadang, kita berada dalam situasi sulit, karena upaya perbaikan drainase seringkali mendapat penolakan dari masyarakat,” ujar Celni.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan bahwa beberapa warga, terutama yang memiliki toko di pinggir jalan, merasa terganggu dengan adanya proyek drainase.
Sebagai contoh, di Jalan Pasundan hingga Rumah Sakit Dirgahayu, masyarakat tidak setuju dengan perbaikan drainase karena dianggap menghambat tempat parkir.
“Pada beberapa lokasi, terutama di Jalan Pasundan hingga Rumah Sakit Dirgahayu, orang-orang lebih memilih untuk parkir daripada mendukung perbaikan drainase karena khawatir kehilangan tempat parkir,” jelas Celni.
Selain itu, Celni juga menyoroti peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase. Meskipun pihak DPRD telah memberikan imbauan agar pedagang di pasar tradisional tidak membuang sampah ke saluran air, masih ada kecenderungan pelanggaran yang dapat menjadi pemicu banjir di Samarinda.
“Kami sering memberikan imbauan kepada pedagang di pasar tradisional agar tidak membuang sampah ke parit, karena perilaku ini juga dapat menjadi penyebab banjir,” tambah Celni.
Dengan menghadapi tantangan ini, Celni mengajak pemerintah dan masyarakat setempat untuk bersinergi mencari solusi yang memuaskan semua pihak, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan sekaligus meminimalisir risiko banjir di Kota Tepian.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
