Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Pemkot Bontang Ingatkan Masyarakat Untuk Tak Berkerumun Saat Malam Tahun Baru

Sekertaris Daerah Bontang Aji Erlynawati,

BONTANG – Memasuki waktu di penghujung tahun, pemerintah Kota Bontang lakukan rapat terkait evaluasi penerapan disiplin protokol kesehatan. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Secara keseluruhan pemerintah sudah maksimal dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah tertuang dalam perwali No. 1 tahun 2020. Akan tetapi, dari masyarakat seperti belum dapat memahami hal tersebut, sebagai upaya pemerintah dalam mengingatkan akan bahaya virus ini.

“Prinsipnya bagus dalam pelaksanaannya hanya saja dari masyarakat sendiri, kesadaran terhadap menjalankan protokol kesehatan masih rendah,” kata Sekertaris Daerah Bontang Aji Erlynawati, saat di temui di Pendopo Rumah Jabatan Walikota, usai laksanakan agenda pemkot, pada Rabu (30/12) sore.

Sejauh ini, dari informasi yang diterima. Peningkatan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah. Selain berasal dari kluster di Bontang, peningkatan ini dikatakan Aji sapaanya, pasien ya g didapati positif memang orang-orang yang beraktifitas diluar kota Bontang. Kemudian kembali dengan status positif.

Hingga saat ini, dari pemantauan tim gugus tugas Covid-19. Masih banyak didapati masyarakat yang beraktifitas di cafe-cafe dan pasar, tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Mereka menggunakan masker bukan karena mau memproteksi diri, justru karena takut akan dikenakan sanksi,” ujarnya.

Menyusul hal itu, pemerintah provinsi kalimantan timur melalui surat edaran gubernur, melarang aktivitas saat malam pergantian tahun. Ditambah dengan maklumat dari Polri yang memperingatkan hal yang sama.

Menindaklanjuti surat tersebut, surat edaran dari pemerintah kota Bontang juga akan diterbitkan. Perihal pelarangan aktivitas berkumpul massa dalam merayakan tahun baru 2021.

“Itu juga akan diinformasikan kepada masyarakat , akan tetapi surat edaran tersebut masih diproses” ujarnya.

“Besok malam tim gugus covid-19 akan berpatroli melihat kondisi di lapangan, dan akan menginformasikan lewat kelurahan dan kecamatan,” sambungnya.

Senada, Kapolres Bontang Hanifa Martunas Siringoringo menegaskan bahwa saat aktivitas malam tahun baru, cukup di rumah saja.

“Sekali lagi, tidak ada perayaan malam tahun baru. Cukup di rumah saja,” ujar AKBP Hanifa, saat dikonfirmasi usai konfrensi pers akhir tahun 2020.

Masyarakat yang tetap lakukan kerumunan saat malam pergantian tahun, akan diberikan peringatan dan di bubarkan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan perwali tentang penanganan Covid-19.

“Penegakan hukum adalah upaya terakhir, kami utamakan upaya pencegahan. The last result,” pungkasnya. (ESC)

Exit mobile version