Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Pesangon Eks Karyawan Belum Terbayar, PT KIMCO ARMINDO Masih Berlayar.

Daerah

Pesangon Eks Karyawan Belum Terbayar, PT KIMCO ARMINDO Masih Berlayar.

Februari 16, 2019

SAMARINDA – meski hingga kini eks karyawan belum mendapatkan haknya, PT Kimco Armindo masih tetap beroperasi.

Hingga kini Eks Karyawan PT Kimco Armindo, masih terus berjuang untuk menuntut haknya. Maryunis dan beberapa eks karyawan lainya, kemarin (14/02) menyambangi Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, .

” kami kesini ingin memperjelas, kenapa PT. KIMCO masih berjalan, padahal hak dan pelanggaran lain belum ditunaikan” ungkap Maryunis yang merupakan perwakilan dari eks Karyawan.

Kunjungan karyawan Kimco ini diterima oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Kaltim, Baihaqi Hazami. Hasil pertemuan, pihak pemerintah berupaya akan mempertemukan antara mantan karyawan dengan perusahaan

Kuasa hukum Eks Karyawan Kimco menilai pihak pemerintah tidak serius dalam menyikapi permasalahan ini, Pasalnya hingga kini belum ada ketegasan Pihak Distamben Provinsi untuk menindak PT KIMCO, bahkan hingga kini perusahaan yang masih memiliki hutang jaminan reklamasi (Jamrek) dan hutang royalti tersebut, masih dapat beroperasi.

” serius gak sih pemerintah mengurusi tambang yang ada dikaltim ini, sudah jelas bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran ” Ungkap Didit Haryadi.

Lebih lanjut Didit mengungkapkan bahwa Pihaknya dan eks karyawan sudah berulang kali melakukan audiensi serupa untuk kasus tersbut.

” kita sudah sering melakukan audiensi namun hasilnya tetap sama, kami ingin komitmen dari pihak perusahaan karena ada bukti-bukti perjanjian perusahaan yang harusnya sudah ditunaikan” Ungkap Didit.

Dari informasi yang didapat, PT Kimco Armindo Masih memiliki hutang Jaminan Reklamasi sekitar 7 miliar lebih dan juga Tunggakan Pesangon Eks Karyawan yang berjumlah 58 Orang sebanyak 31 milyar. (Rad)

Exit mobile version