Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Kota Bontang Rapat Bersama Mendagri, Basri Rase Sampaikan Partisipasi Pilkada Di Bontang Meningkat

Daerah, Kota Bontang, Politik, Terkini

Rapat Bersama Mendagri, Basri Rase Sampaikan Partisipasi Pilkada Di Bontang Meningkat

Sulez Escariot's

Desember 14, 2020Desember 14, 2020

Wakil Walikota Bontang Basri Rase, sesaat usai lakukan rapat bersama dengan Mendagri Tito Karnavian

Wakil Walikota Bontang Basri Rase, sesaat usai lakukan rapat bersama dengan Mendagri Tito Karnavian

BONTANG – Pemkot Bontang laksanakan agenda rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri). Terkait Refleksi dan Proyeksi pelaksanaan pilkada serentak 2020, di Gedung Auditorium 3D (eks. Kantor Walikota) Command Centre.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Polres Bontang, Kodim 0809 Bontang, KPU Bontang, dan Bawaslu.

Di agenda yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam tersebut. Banyak memaparkan terkait suksesi pilkada serentak di 270 daerah. Utamanya terkait partisipasi masyarakat, yang menggunakan hak memilih nya pada 9 Desember kemarin.

Wakil Walikota Bontang Basri Rase, mengatakan pelaksanaan pilkada ditahun ini, dinyatakan sukses. Pasalnya, angka golput menurun. Serta target target angka partisipasinya meningkat secara nasional.

Meski dalam perhelatan pilkada di tahun ini, harus menemui rintangan sebaran covid-19 yang belum juga kunjung usai.

“Tingkat partisipasi malah makin naik. Penyelenggaraannya juga semakin baik. Bahkan meningkatnya penyebaran corona di pilkada kemarin, juga jauh dari prediksi,” jelas Basri, saat ditemui usai rapat koordinasi, pada Senin (14/12).

Partisipasi penduduk dalam pilkada pun meningkat, secara nasional mencapai 75,83 persen. Bontang sendiri partisipasinya mencapai 71,6 persen.

Tentu angka tersebut meningkat, di Bontang di pilkada sebelumnya berada di angka 60 persen partisipasi. Meningkat sebanyak 11,6 persen.

“Selama pilkada di Bontang, tingkat partisipasi tahun ini yang tertinggi,” terangnya.

Keberhasilan ini tentu merupakan campur tangan setiap stakeholder yang memiliki wewenang dalam pilkada. Termasuk di dalamnya, KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan Forkopimda. Yang berkerja keras demi terselenggaranya pilkada.

“Yang turut aktif memberikan informasi terkait pilkada di tahun ini,” lanjut Basri.

Sebagai informasi tambahan, di Kota Bontang dari total 121.694 DPT. Sementara DPT yang berpartisipasi memberikan hak suaranya ada sebanyak 85956 suara. Selisih 35.378 DPT. (ESC)

Exit mobile version