Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial DPRD Kota Bontang Raperda Kepariwisataan Bontang Segera Diluncurkan, Rustam : Ini Bisa Nambah PAD

Advetorial, Bumi Manusia, DPRD Kota Bontang

Raperda Kepariwisataan Bontang Segera Diluncurkan, Rustam : Ini Bisa Nambah PAD

Sulez Escariot's

November 9, 2020November 9, 2020

Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam

Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam

BONTANG – Kepariwisataan Bontang nampaknya akan menjadi lahan rejeki yang menjanjikan bagi pelaku usaha wisata.

Pasalnya, saat ini DPRD bersama dengan tim asistensi raperda lakukan pembahasan terkait pembangunan kepariwisataan di Bontang.

Ditemui usai rapat kerja Ketua Komisi II Rustam menyatakan bahwa akan segera meluncurkan Peraturan Daerah (perda) terkait kepariwisataan, yang nantinya akan mendorong majunya pariwisata di Bontang.

“Alhamdulillah, hari ini kami melakukan rapat kerja bersama tim Asisten Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dan Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata (Dispopar) Bontang,” kata Rustam diruang rapat 2 Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Bontang Lestari, Kota Bontang, Senin (9/11).

Adapun isian dari Perda tersebut terdiri dari 15 pasal yang membahas destinasi wisata, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

“Raperda ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 9 ayat 3 tentang kepariwisataan,” ungkapnya.

Saat ini warga Bontang patut berbangga diri, pasalnya terdapat tiga destinasi wisata yang menarik pengunjung untuk melancong ke Bontang.

“Kita memiliki tiga destinasi unggulan. Pulau Beras Basah, Bontang kuala dan pulau segajah,” urai Rustam.

Tak hanya itu, rustam mengungkapkan Bontang yang merupakan kota industri yang mana memiliki masa, dengan sektor pariwisata dapat menjadi pendapatan daerah Bontang.

“Bontang dikenal dengan banyak wisata, mulai dari destinasi wisata bahari, kuliner, wisata industri, dan wisata budaya,” bebernya.

Ini dapat menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang. Karena pariwisatanya dapat diunggulkan, dengan keaslian, kelangkaan, serta keutuhan pariwisata. Dengan nilai tawar itu, diharapkan dapat mendatangkan selain pelancong lokal, dapat juga mengundang wisatawan dari mancanegara.

“Sehingga dapat menjadi daya tarik dan mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara,” tutup Rustam. (Adv/Esc)

Exit mobile version