SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menyoroti sistem rekrutmen atau hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Samarinda kembali menuai kritik.
“Sistem rekrutmen yang dinilai terlalu menitikberatkan aspek akademis dan mengabaikan loyalitas serta pengabdian jangka panjang para tenaga honorer,” katanya. Senin (24/6/2025).
Menurut Ronald, banyak honorer yang telah mengabdi lebih dari satu dekade justru gagal dalam proses seleksi. Padahal, mereka selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai instansi.
“Banyak yang sudah bekerja 10 tahun lebih, tapi tetap tidak lolos. Mereka ini sudah terbukti loyal, tapi malah kalah karena sistem seleksi yang kaku,” jelasnya.
Ia menilai, sistem tes yang digunakan hanya mengukur kecakapan akademik tanpa mempertimbangkan rekam jejak kerja. Hal ini, lanjutnya, tidak sejalan dengan kebutuhan birokrasi yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan integritas.
“Pemerintah butuh orang yang loyal, yang siap bekerja tanpa pamrih, bukan hanya yang pintar menjawab soal,” tegasnya.
Ronald pun meminta Pemkot Samarinda untuk memberi perhatian serius terhadap para honorer yang tidak lolos seleksi, khususnya mereka yang telah lama mengabdi. Ia mengingatkan, jika tidak ada solusi atau perhatian, potensi demoralisasi dalam tubuh ASN bisa terjadi.
“Jangan sampai mereka merasa menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak. Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang adil dan bijak,” tandasnya.
Ke depan, Ronald berharap sistem seleksi PPPK bisa dievaluasi secara menyeluruh agar lebih manusiawi dan berkeadilan, dengan memberi ruang pada nilai pengabdian dan pengalaman kerja.
“Honorer bukan sekadar pelengkap birokrasi. Mereka adalah bagian penting dari roda pelayanan publik yang tetap berputar, bahkan saat banyak keterbatasan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
