BERI.ID – Samarinda banjir, Andi Harun minta maaf.
Percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan Sistem Karang Mumus, mencakup pembangunan sheet pile atau turap, rumah pompa, dan kolam retensi baru dinilai Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sangat mendesak untuk mengurangi beban debit air di pusat kota Samarinda.
Teranyar, mulai dari Rabu (22/10/2025), hujan deras melanda Samarinda dan memicu genangan air bervariasi dari 30-70 sentimeter, di sejumlah ruas utama kota seperti Jalan Juanda, Jalan Suryanata, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Pasundan, Jalan Pramuka, Jalan Mugi Rejo, hingga kawasan Lempake dan Loa Bakung.
Selain menenggelamkan jalan, peristiwa itu juga memicu tanah longsor di Air Hitam dan Sempaja Selatan, menerbangkan atap rumah warga seperti di Jalan Antasari, dan mengganggu akses menuju bandara.
Dari laporan Badan Meteorologi, curah hujan yang mengguyur Samarinda dalam beberapa hari terakhir mencapai 193 milimeter per detik, jauh melampaui angka pada Februari dan Maret lalu yang hanya berkisar 180 milimeter per detik.
Dengan curah hujan yang mencapai tingkat ekstrem, sistem drainase Kota Samarinda tidak mampu menampung volume air yang datang secara tiba-tiba.
Kondisi ini, ditegaskan pria nomor satu di Kota Tepian tersebut, merupakan kejadian di luar prediksi dan tergolong anomali cuaca.
“Ini anomali. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Samarinda,” ujar Andi Harun, Kamis (23/10/2025).
Ia mengakui bahwa upaya pengendalian banjir masih jauh dari kata selesai, namun memastikan seluruh lini pemerintahan tetap bergerak aktif dalam menuntaskan prioritas utama tersebut.
Bahkan dijelaskannya, untuk sistem Karang Mumus saja, Pemkot Samarinda masih membutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar.
“Itu meliputi pembangunan belasan unit pompa air, rumah pompa, dan tambahan kolam retensi di beberapa titik strategis,” ungkapnya.
Selain itu, optimalisasi dua waduk utama di Samarinda, yakni Waduk Benanga dan Waduk Lempake, juga menjadi prioritas.
Keduanya berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV.
Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota telah berkoordinasi dengan BWS dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperbesar kapasitas tampung kedua waduk tersebut agar mampu menahan limpasan air yang kian tinggi akibat perubahan iklim ekstrem.
“Kami sudah mengusulkan peningkatan kapasitas tampungan Waduk Benanga dan Lempake kepada BWS. Karena tanpa itu, seluruh sistem pengendalian air di hilir tidak akan maksimal,” jelasnya.
Program pengendalian banjir disebutnya akan tetap menjadi agenda prioritas lintas sektor, baik pemerintah kota, provinsi, maupun pusat.
Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, Pemkot Samarinda juga menggandeng Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun kolam retensi baru di kawasan perbatasan Kukar–Samarinda, tepatnya di sekitar Bandara APT Pranoto.
Kolam retensi ini akan berfungsi menahan aliran air dari hulu sebelum memasuki area padat penduduk.
“Pemerintah Kukar telah menyatakan kesediaannya untuk membangun kolam retensi di wilayah perbatasan. Ini penting karena banjir di Samarinda tidak bisa ditangani sendiri, harus melibatkan daerah sekitar,” jelas Andi.
Ia menilai, pembangunan sistem drainase, kolam retensi, dan rumah pompa hanyalah satu sisi dari persoalan besar yang harus ditangani dengan pendekatan sistemik, termasuk perbaikan tata ruang dan kesadaran masyarakat dalam menjaga aliran air.
“Penyelesaian banjir tidak bisa instan. Butuh waktu, komitmen, dan kesabaran. Tapi yang pasti, kita tidak diam. Kita terus bekerja,” tutupnya. (lis)
