Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Empat dari 10 Insinerator di Samarinda Belum Terpasang, Target Operasi Dikejar Akhir 2025

Ket foto: Insinerator di Kawasan Polder Air Hitam. (Foto: Lisa/beri.id)

BERI.ID – Proyek pembangunan fasilitas insinerator di berbagai titik Kota Samarinda, hingga pertengahan Desember 2025 ini telah mendekati garis akhir.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda mencatat progres pembangunan insinerator, dari total 10 unit yang direncanakan, sebagian besar telah berdiri dan terpasang, sementara beberapa lainnya masih berada dalam tahap penyempurnaan konstruksi dan teknis.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menyebutkan bahwa saat ini pekerjaan difokuskan pada percepatan penyelesaian unit-unit yang belum sepenuhnya terpasang, sekaligus menyiapkan skema uji coba operasional.

“Pekerjaan fisiknya memang hampir selesai, tapi tantangan sesungguhnya justru memastikan seluruh unit aman dan siap digunakan. Itu yang sekarang kami kejar,” ujar Suwarso, di Polder Air Hitam, Kamis (18/12/2025).

Lanjutnya, empat unit insinerator masih belum terpasang secara penuh.

Unit-unit tersebut direncanakan tersebar di dua titik Kecamatan Palaran, yakni Kelurahan Handil Bakti dan Simpang Pasir, satu unit di wilayah Samarinda Seberang, serta satu unit lainnya di Kecamatan Loa Janan Ilir.

Di luar titik-titik tersebut, progres pembangunan menunjukkan perkembangan signifikan.

Di kawasan Polder Air Hitam, satu unit insinerator telah terpasang dan berada di tahap akhir penyelesaian.

Lokasi ini diproyeksikan menjadi titik awal uji coba operasional.

Di Jalan Nusyirwan Ismail, Loa Bakung, dua unit insinerator dibangun dalam satu kawasan dengan capaian pembangunan yang relatif tinggi, mendekati 85 persen.

Progres serupa juga terlihat di sejumlah lokasi lain.

Unit insinerator di Jalan Wangi telah melampaui setengah pengerjaan dengan capaian sekitar 70 persen, sedangkan pembangunan di Lempake dan Bukit Pinang terus berjalan dengan ritme yang hampir seimbang.

Suwarso menegaskan bahwa pengerjaan dilakukan secara bersamaan di seluruh titik untuk menghindari ketimpangan waktu penyelesaian antar lokasi.

“Kami tidak ingin ada satu titik yang tertinggal jauh. Tim teknis bekerja paralel supaya seluruh unit bisa masuk tahap pengujian dalam waktu yang relatif bersamaan,” katanya.

Satu-satunya penyesuaian signifikan terjadi di Loa Janan Ilir.

Dijelaskan Suwarso, lokasi awal pemasangan dinilai kurang ideal dari sisi keselamatan dan kelancaran operasional.

Kontur lahan yang terlalu tinggi berpotensi menyulitkan kendaraan pengangkut sampah terpilah, sehingga diputuskan untuk memindahkan titik pemasangan.

“Daripada memaksakan lokasi yang berisiko, kami memilih melakukan penataan ulang. Lahan dimatangkan kembali agar alur keluar-masuk armada nantinya tidak menimbulkan masalah,” jelasnya.

DLH menargetkan seluruh insinerator mulai dapat dioperasikan secara bertahap pada akhir Desember 2025.

Namun, Suwarso menekankan bahwa target tersebut tetap bergantung pada kelancaran proses uji coba.

Setiap unit akan menjalani serangkaian pengujian, mulai dari simulasi pengoperasian mesin hingga pengujian sistem pembakaran dan penguapan.

“Kami ingin memastikan ketika insinerator dinyalakan, tidak ada persoalan teknis yang bisa berdampak ke lingkungan maupun keselamatan. Karena itu, uji coba menjadi tahapan yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Untuk tahap awal, DLH akan memfokuskan uji operasional di insinerator yang berada di Polder Air Hitam sebelum menerapkan skema serupa di lokasi lainnya.

Evaluasi dari uji coba tersebut akan menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan sebelum seluruh unit dioperasikan penuh. (lis)

Exit mobile version