Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Tambang Ilegal di Sungai Merdeka, Tanah Wakaf Pemakaman Juga Digali

Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. (Jifran/beri.id)

KUTAI KARTANEGARA – Aktifitas tambang ilegal seolah tak ada habisnya. Menjadi pemandangan umum di Kalimantan Timur (Kaltim).

Terbaru yang menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun adalah tambang ilegal dikawasan sungai Merdeka, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Akibat tambang ilegal, sumber mata air dilokasi tersebut tertimbun. Padahal masyarakat setempat tengah berusaha mendapatkan air bersih dengan membuat sungai, mengeruk waduk dan sebagainya.

“Tetapi ada pihak lain yang kontradiktif, mereka justru merusak lingkungan diatasnya sehingga waduk dan sumber mata air masyarakat disitu tertimbun,”kata Muhammad Samsun, Senin (04/01/2021).

Dirinya berharap aparat bertindak tegas agar sumber air yang menghidupi masyarakat setempat bisa terjaga. Apalagi disana merupakan calon IKN (Ibukota Negara).

“Sayang sekali kalau calon IKN carut marut, gak punya sumber cadangan air baku, air bersih, kan repot,”beber Samsun.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, sumber air tersebut harusnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Tetapi jika terus-menerus dicemari dan ditimbun. Untuk memenuhi masyarakat yang ada saja kata dia, rasanya itu kurang.

Belum diketahui siapa penambang dilokasi tersebut. Tetapi sebut politisi PDI Perjuangan ini, diatas sungai merdeka terdapat tiga spot bekas galian.

Lokasi galian juga tak jauh dari fasilitas umum, berjarak sekitar 500 meter dari pemakaman umum.

Samsun menjelaskan, pengakuan warga setempat. Penambang masuk ke area tersebut berdalih ingin perluas area pemakaman.

“Padahal area pemakaman justru banyak yang tergali. Makanya masyarakat sungai merdeka banyak keberatan karena sebagian tanah wakaf pemakaman sudah tergali, ini parah bangat dan diambil batubaranya dan masyarakat tidak tau siapa yang ambil dan untuk apa,”beber Samsun.

Sayangnya masyarakat tak berani melaporkan aktifitas liar tersebut. Berdasarkan temuan Muhammad Samsun, masyarakat tak berani melapor karena tambang ilegal tersebut banyak yang beking.

“ini hasil temuan saya di masyarakat. Mereka takut karena banyak yang beking dari aparat, sehingga mereka tidak berani melapor. Makanya saya sampaikan sekali lagi, agar aparat bertindak tegas, kalau memang ada oknum yang seperti itu, beking tambang ilegal tolong ditindak karena ini buat kepentingan masyarakat,”pesan Samsun.

Kendati demikian, meskipun masyarakat tak melayangkan laporan. Mestinya kata Samsun, tambang ilegal tersebut harus ditindak. Karena bukan lagi menajdi rahasia umum.

“Bahwa disitu ada aktifitas pertambangan yang sporadis merusak alam dan pemakaman, merusak sumber air dan sebagainya.Tanpa laporan sekalipun Agar aparat segera bertindak cepat,”tutup Samsun. (FRAN)

Exit mobile version