SAMARINDA- Komisi III DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya tambahan anggaran besar untuk menyelesaikan proyek tanggul dan turap di Sungai Karang Mumus (SKM) .
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat kebutuhan sekitar Rp 900 miliar yang belum terpenuhi.
Menurut Deni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebenarnya telah mengerjakan sejumlah kegiatan, seperti pengerukan dan pembangunan tanggul. Namun, progres tersebut masih jauh dari memadai untuk menjawab persoalan banjir yang terus berulang.
“BWS sudah melakukan banyak kegiatan, baik pengerukan maupun pembangunan tanggul. Tetapi itu belum cukup. Masih ada sekitar Rp 900 miliar yang diperlukan untuk penyelesaiannya,” ujar Deni, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah membuat Pemkot Samarinda tidak memungkinkan menanggung seluruh biaya melalui APBD. Untuk itu, DPRD mendorong adanya langkah politik bersama guna mengajukan dukungan anggaran dari Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya.
“Kita perlu kolaborasi dengan pemerintah kota untuk meminta bantuan ke kementerian, karena persoalan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD Samarinda,” katanya.
Deni menegaskan pembangunan tanggul menjadi kebutuhan mendesak mengingat risiko limpasan air Sungai Mahakam yang dapat masuk ke permukiman bila proteksi sungai tidak dituntaskan. Informasi yang diterimanya menunjukkan kedalaman Sungai Mahakam kini hanya sekitar 3,8 meter, kondisi yang dinilai tidak ideal.
“Dengan kedalaman seperti itu, potensi limpasan air ke Sungai Karang Mumus semakin besar,” ungkapnya.
Ia menilai pengerukan Sungai Mahakam dan penyelesaian tanggul Karang Mumus harus berjalan secara paralel.
“Kedua upaya tersebut disebut sebagai satu paket penting dalam menurunkan intensitas banjir yang selama ini terjadi akibat kombinasi air kiriman dan pasang air laut,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
