Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Bahas Kesiapan Pelaksanaan PPKM Mikro, Kapolda Kaltim Pimpin Vicon dengan Kapolres Jajaran

Kapolda Kaltim Pimpin Vicon dengan Kapolres Jajaran, Bahas Kesiapan Pelaksanaan PPKM Mikro.
Kapolda Kaltim Pimpin Vicon dengan Kapolres Jajaran, Bahas Kesiapan Pelaksanaan PPKM Mikro.

BALIKPAPAN – Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si., memimpin video conference (vicon) persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala Mikro, di ruang Vicon Polda Kaltim, Selasa (09/03).

Dalam Vicon tersebut Kapolda Kaltim turut didampingi oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Drs. Hariyanto, S.H., M.Hum, Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Jefri Yanus Endolemba Torunde, S.I.K., M.H., dan seluruh pejabat utama Polda Kaltim dan diikuti oleh Kapolres jajaran polda Kaltim.

Kapolda Kaltim menjelaskan pelaksanaan Vicon ini bertujuan guna melanjutkan pelaksanaan PPKM Mikro di Kalimantan Timur karena PPKM Mikro Tahap I dan II dinilai berhasil/efektif dalam mengerem laju penambahan kasus aktif pada level nasional.

Irjen Pol Herry Nahak menjelaskan, bahwa dalam PPKM berbasis Mikro ini ada yang dinamakan ketentuan 3T (Testing, Tracing and Treatment).

Testing adalah melaksanakan pemeriksaan min1/1000 penduduk/minggu dengan kecepatan keluar hasil ,24jam sejak specimen diterima, pemeriksaan menggunakan tes NAAT/RDT-Ag. Tracing adalah mewawancarai hingga Mengidentifikasi minimal 15-30 kontak erat dengan konfirmasi dalam waktu <72 Jam. Dan Treatment dapat dilaksanakan secara mandiri maupun di posko covid-19.

Vicon tersebut juga bertujuan untuk mengecek, bila terjadi hambatan atau kendala-kendala dilapangan terutama sarana dan prasana di masing-masing Posko PPKM Mikro.

Posko PPKM Mikro tersebut akan melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan menjadi sarana pendukung disituasi pandemi covid-19 saat ini, untuk jumlah pos PPKM Mikro sendiri, Polda Kaltim total telah mendirikan total sejumlah 1012 Pos PPKM di seluruh wilayah.

Para Kapolres agar melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas, tomas, toga, todat, tenaga Kesehatan, relawan, PKK dan Karang taruna dalam penyelesaian penanganan Covid-19, ucap Kapolda.

Kapolda mengharapkan dari semua pihak ini baik melalui sosialisasi Prokes, pengawasan prokes, putar rekaman suara pada fasum dan fasos secara periodik, patroli, operasi Yustisi, sehingga virus Covid -19 segera bisa menghilang, sehingga kita semua bisa beraktifitas seperti sedia kala.

“Tingkatkan sosialisasi prokes, Peningkatan kualitas 3T hingga penerapan 5M, pembatasan mobilitas, penegakkan disiplin dan pemberisaan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi prokes, Penyemprotan disinfektan, pembagian masker hingga Pembagian sembako,” tutup Kapolda. (ST)

Exit mobile version