Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Balapan Motor Sendawar Open Seri I Pada Januari 2022 di Kutai Barat Ditunda

Balapan Motor Sendawar Open Seri I Pada Januari 2022 di Kutai Barat Ditunda. ©Jifran/beri.id
Balapan Motor Sendawar Open Seri I Pada Januari 2022 di Kutai Barat Ditunda. ©Jifran/beri.id

Kutai Barat – Rencana Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), untuk menyelenggarakan balap motor di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada awal Januari 2022, tampaknya masih harus mengalami penundaan untuk sementara waktu.

Ketua Harian Pengprov IMI Provinsi Kaltim, Ekti Imanuel menyampaikan, bahwa ada beberapa alasan sehingga pihaknya memutuskan menunda balap motor tersebut. Pertama, pihaknya saat ini masih fokus melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap Sirkuit Lanay Jaya, Sendawar, Kubar.

Kedua, alasan atas keputusan penundaan balap motor bertajuk Sendawar Open Seri I itu, karena IMI Kaltim masih sedang mengurus izin kegiatannya. Pasalnya, selain harus mendapatkan izin dari Polres Kubar. Kegiatan balap motor ini juga mesti mendapatkan izin dari Polda Kaltim. Karena event ini merupakan kegiatan tingkat provinsi.

“Iya, untuk rencana pelaksanaan balap motor Sendawar Open Seri I di Sirkuit Lanay Jaya, kemungkinan jadwalnya akan diundur. Semestinya pada awal Januari 2022 sudah bisa dilaksanakan, tapi karena proses pembersihan dan perbaikan sirkuit belum sepenuhnya selesai, maka kami putuskan menunda kegiatannya,” tutur Ekti kepada media ini, Rabu (29/12/2021).

Selain itu, pria yang duduk sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ini menjelaskan, kalau event balapan motor sebesar Sendawar Open Seri I, memang perlu mendapatkan banyak rekomendasi dan izin dari berbagai pihak berwenang. Di antaranya, yakni dari Polres Kubar dan Polda Kaltim.

Ada beberapa pertimbangan mengapa rekomendasi dan izin itu harus dipenuhi. Pertama, menurut Ekti, pelaksanaan Sendawar Open Seri I di Sirkuit Lanay Jaya masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Karenanya, memastikan balap motor ini terlaksana sesuai protokol kesehatan sangat penting.

“Untuk itu, kami perlu memastikan bahwa semua tahapan dan perizinan kegiatan benar-benar terpenuhi. Benar-benar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan. Saat ini, kami masih sedang mengurus perizinan Sendawar Open Seri I ini,” katanya.

Ekti cukup menyadari, bila kegiatan balap motor selalu ramai disaksikan penonton. Apalagi setelah hampir 2 tahun lamanya balapan di Sirkuit Lanay Jaya vakum sebagai imbas pandemi, maka minat masyarakat menyaksikan balapan kuda besi ini dapat dipastikan akan sangat tinggi sekali. Maka dari itu, dia memilih untuk menyiapkan event ini sebaik mungkin.

“Penundaan ini akan dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi jika sirkuit sudah selesai dibersihkan dan diperbaiki, termasuk sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian, nanti akan segera kami umumkan jadwal pelaksanaannya,” tutup dia. (Fran)

Exit mobile version