Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Banjir Sering Terjadi di Kota Samarinda Berdampak Kepada Para Petani, Rohim Desak Pemerintah Percepat Ganti Rugi

Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (ist)

SAMARINDA – Menyikapi tingginya curah hujan yang menyebabkan kerugian besar bagi sektor pertanian di Samarinda, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Ia menegaskan pentingnya percepatan penanganan ganti rugi bagi para petani yang mengalami gagal panen akibat banjir yang terjadi di Kota Samarinda .

“Harus segera berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran,” katanya (21/05/2025).

Ia menyatakan bahwa DPRD memahami beban berat yang dialami petani akibat banjir dan cuaca ekstrem yang melanda.

“Jadi nanti saya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD selaku penanggung jawab bencana untuk memastikan ganti rugi tepat sasaran,” ungkap Abdul Rohim.

Ia menambahkan, dana bantuan sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun, kendala utama saat ini adalah proses verifikasi data yang masih berjalan lambat. Ia pun mendorong agar tahap ini bisa segera diselesaikan agar bantuan segera diterima oleh mereka yang membutuhkan.

“Pada prinsipnya, kita mau seluruh fasilitas umum dan kerugian pasca banjir dapat tertangani dengan baik. Dana sudah tersedia, yang perlu dipercepat adalah proses verifikasi datanya,” tambahnya.

Abdul Rohim juga menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah menempatkan pemulihan pasca bencana sebagai prioritas utama, tidak hanya dalam bentuk bantuan material tetapi juga dalam upaya memastikan keberlangsungan hidup warga terdampak.

“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat, untuk bersinergi dalam mempercepat pemulihan,” lanjutnya.

Menurutnya, koordinasi yang baik akan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi penghalang dalam penyaluran bantuan.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari pemulihan fasilitas umum hingga pemberian bantuan langsung kepada petani dan warga yang terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rohim meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap percaya pada upaya pemerintah daerah dalam menangani bencana ini. Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus mengawasi proses penyaluran bantuan agar berjalan transparan, akuntabel, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal proses ini agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Exit mobile version