Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Blangko Habis, Percetakan E-KTP Kembali Dihentikan

BONTANG –  Sejumlah warga yang sedang mengurus KTP mengaku kecawa, sebab belum juga memperoleh KTP elektronik atau E-KTP. Pasalnya, setelah sekian lama menanti ternyata blangko KTP kembali dinyatakan habis dan mereka mesti kembali menerima kenyataan hanya diberi surat keterangan.

Seorang warga, Kelurahan Loktuan, Darwis mengaku sudah dua kali ke Kantor Disdukcapil guna mengurus KTP, namun yang ia terima hanya surat keterangan.

“Surat ini ada waktunya, bila habis mesti diperpanjang. Buat orang seperti saya ini penting untuk mencari kerja, selama KTP belum saya dapat ya saya mesti bolak balik ke kantor ini,” katanya saat di temui diparkiran Kantor Disdukcapil, selasa (5/9).

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Bontang Eka Dedi Anshariddin membenarkan bahwa Disdukcapil Bontang kembali kehabisan stok blanko KTP Elektronik (E-KTP), setelah sebelumnya mendapat bantuan blangko sebanyak 500 keping dari Pemkot Balikpapan.

Menurutnya, sejumlah blanko tersebut sangatlah jauh dari kebutuhan Kota Bontang, sehingga blangko tersebut hanya bertahan selama tiga hari pelayanan. “Dari Kamis (10/8) sampai Senin (14/8), dan sejak selasa (15/8) terpaksa kami kembali menerbitkan surat keterangan sementara yang bisa digunakan sebagai pemggati KTP,” terangnya.

Lebih jauh Eka Dedi mengatakan berbeda dari sebelumnya pihaknya harus proaktif kepusat untuk memperoleh blangko elektronik tersebut, sekarang pihaknya diminta menunggu dari Disdukcapil Provinsi sebab pola distribusinya kedepan akan langsung di bagi dari Provinsi ke Kota Kabupaten.

Kebutuhan akan blangko elektronik di Kota Taman pun saat ini terbulang cukup tinggi. “Saat ini, tercatat sekitar 8.000 surat keterangan sementara yang kami keluarkan, sejumlah itu pula yang menunggu untuk dicetak,” bebernya.

Disinggung mengenai semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) kedepannya, ia menegaskan bahwa selama sudah melakukan perekaman maka nantinya akan tetap masuk DPT.

Sebab, syarat untuk menjadi DPT haruslah memiliki KTP-el, atau surat keterangan telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Bila tak memiliki keduanya, maka tidak bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Kalau dulu Kartu Keluarga (KK) dan Paspor masih bisa. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi.

“Sebab itu kami terus menghimbau melakukan perekaman, sistem jemput bola juga dilakukan bila dianggap perlu, termasuk untuk pelajar silahkan melakukan perekaman namun KTPnya nanti baru bisa diambil bila usianya sudah mencukupi,” sebutnya. (And)

Tampak pemberitahuan permohonan maaf karena kekosongan blangko E-KTP (Dok. Beritainspirasi.info)
Tampak pemberitahuan permohonan maaf karena kekosongan blangko E-KTP (Dok. Beritainspirasi.info)
Exit mobile version