Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

BMKG Berikan Peringatan Dini, 25 Wilayah Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini Termasuk Kaltim

BMKG Berikan Peringatan Dini, 25 Wilayah Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini Termasuk Kaltim
BMKG Berikan Peringatan Dini, 25 Wilayah Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini Termasuk Kaltim

SAMARINDA – Peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah provinsi di Indonesia untuk Selasa (18/5/2021).

Peringatan cuaca ekstrem telah dilansir laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bmkg.go.id.

Dalam laporan BMKG, 25 provinsi mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrem.

Sebanyak 18 provinsi di antaranya berpotensi hujan petir dan angin kencang.

Sementara itu, wilayah lainnya berpotensi hujan disertai kilat/petir, hujan sedang-lebat, angin kencang, gelombang tinggi, dan banjir.

Berikut info peringatan dini BMKG untuk Selasa, 18 Mei 2021, dilansir bmkg.go.id :

Wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang:

1. Aceh

Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Singkil, Pulau Banyak, Aceh Selatan, dan sekitarnya.

2. Bangka Belitung

Kab. Bangka Barat, Bangka.

3. Gorontalo

Sumalata, Bone Raya, Anggrek, Boliyohuto, Atinggola, Asparaga, Taluditi, Randangan, Marisa, Popayato, Paguat, Kabila Bone, Tilamuta, Batudaa, Biluhu, Suwawa, Paguyaman Pantai, Pinogu, dan sekitarnya.

4. Jawa Tengah

Pegunungan Tengah, sebagian Jateng Timur dan sekitarnya.

5. Jawa Timur

Nganjuk, Batu, Kab. Probolinggo, dan Lumajang.

6. Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara.

7. Kalimantan Tengah

Hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

8. Kalimantan Utara

Pujungan, Krayan, Sungai Boh, Kayan Hilir, Lumbis Ogong, Sesayap, Malinau, Lumbis, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Tana Tidung, Sekatak, Peso, Tarakan, Tanjung Selor, Tana Lia, Bunyu, dan Bahau Hulu.

9. Kepulauan Riau

Seluruh wilayah Kep. Riau.

10. Lampung

Tuba, Tubabar, Lamteng, Lamtim, Mesuji.

11. Maluku Utara

Galela, Ibu, Tidore, Jailolo, Ternate, Labuha, Kasiruta, Bacan, dan Sofifi.

12. Riau

Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kota Dumai, Kab. Rokan Hulu.

13. Sulawesi Barat

Kab. Mamasa (Aralle, Mambi, Tabulahan, Buntumalangka, Bambang), Kab. Mamuju (Sampaga, Kalumpang, Bonehau, Papalang, Tommo), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo, Tobadak, Pangale, Karossa), Kab. Mamuju Utara (Dapurang, Baras).

14. Sulawesi Selatan

Belopa, Palopo, Masamba, dan Malili.

15. Sulawesi Tengah

Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan.

16. Sulawesi Tenggara

Kendari, Konawe, Konawe Utara, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka, Konawe Kepulauan, Buton Utara.

17. Sulawesi Utara

Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, Kep. Sitaro, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, dan Miangas.

18. Sumatra Selatan

OKI, Ogan Ilir, Muara Enim bagian Utara, Banyuasin, dan Palembang.

Wilayah berpotensi hujan disertai kilat/petir:

1. Kalimantan Timur

Bongan, Laham, Tanah Grogot, Long Bagun, Penajam, Bentian Besar, Muara Muntai, Batu Sopang, Muara Koman, Tabang, Batu Ampar, Muara Ancalong, Long Apari, Sendawar, Kelay, Maratua, Pulau Derawan, Long Iram, Melak, Muara Pahu, Kongbeng, Muara Wahau, Sandaran, Babulu, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan Timur, Balikpapan, Balikpapan Kota, Muara Badak, Muara Jawa, dan Loa Janan Ilir.

2. Papua Barat

Teluk Arguni Atas, Yamor, Ayamaru, Catubouw, Waigeo Utara, Seget, Inanwatan, Sausapor, Babo, Fef, Aitinyo, Kebar, Moskona Timur, Prafi, Manokwari, dan Bintuni.

3. Sumatra Barat

Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Kab. Solok, Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan dan sekitarnya.

Wilayah berpotensi hujan sedang-lebat:

1. Kalimantan Barat

Bengkayang, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Landak, Kubu Raya, Pontianak, Kapuas Hulu.

2. Maluku

Kota Ambon, Kab. Seram bagian Barat, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Buru Selatan.

Wilayah berpotensi angin kencang:

1. Nusa Tenggara Timur

P. Timor, P. Rote, P. Sabu, dan P. Sumba.

2. Sulawesi Barat

Wilayah pesisir Kab. Polewali Mandar dan Majene.

Wilayah berpotensi gelombang tinggi:

1. Nusa Tenggara Barat

Selat Lombok bag. selatan, Selat Alas bag. selatan, Samudera Hindia Selatan NTB, dan Selat Sape bag. selatan.

Wilayah berpotensi banjir:

1. Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut.

Exit mobile version