Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

BMKG Prediksi Sepekan Kedepan Kaltim Diguyur Hujan

Beri.id, SAMARINDA –  Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan, sebagian besar wilayah di Kalimantan Timur akan diguyur hujan selama satu minggu kedepan (11/1/2020). Hujan hingga saat ini masih mengairi beberapa wilayah di Kaltim.

“Diperkirakan dalam periode sepekan kedepan curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi akan terjadi di Kalimantan dan Sumatera,” Kata Deputi Bidang Meteorologi Drs. R. Mulyono R. Prabowo, M.Sc, di kutip dai rilis BMKG Nasional.

BMKG memperkirakan selama sepekan kedepan beberapa wilayah di Kaltim akan di terpa hujan, dengan intensitas sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat/petir.

Situasi ini diakibatkan oleh fenomena gelombang tropis Kelvin Wave dan Rossby Ekuatorial berkontribusi signifikan pada pembentukan pola siklonik dan pertemuan angin yang berpotensi mengakibatkan curah hujan yang intens dan tinggi di Kaltim.

Dengan intensitas hujan yang tinggi ini, diimbau kepada masyarakat agar waspada akan bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat menimpa warga.

Sementara di kota Samarinda, Hujan telah mengguyur sejak pagi hari, yang mengakibatkan banjir di beberapa titik.

Akses masyarakat yang hendak menuju ke arah Bandara APT. Pranoto dikabarkan mengalami kesulitan untuk dapat sampai lokasi tujuan, dikarenakan di jalur poros Samarinda-Bontang tergenang banjir yang cukup tinggi. Terpaksa warga menumpang dengan mobil angkutan dengan ukuran yang lebih besar dan bahkan membatalkan penerbangannya.

Hujan dan banjir masih menggenangi kota tepian hingga saat berita ini diterbitkan (12/1/2019).

Untuk mengantisipasi bantuan dapat segera datang kelokasi banjir untuk membantu korban banjir di kota Samarinda Berikut kontak darurat yang dapat dihubungi :

– call center 021-6546315/18 (BMKG Nasional)

– Call Center 112 (Nomor Darurat Layanan Kota Samarinda)

(Esc)

Exit mobile version