Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

DPRD Kaltim Dorong Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Kembali Juli

Ketua komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub saat dikonfirmasi diruang kerja komisi IV DPRD Kaltim.

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub mendorong dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) supaya saat tahun ajaran baru. Bulan Juli mendatang, sudah bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Kita berharap secepatnya. Tapi tetap dilakukan dengan terbatas dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,”katanya dikonfirmasi Rabu (03/03).

Dia juga mendorong agar fasilitas penunjang pembelajaran tatap muka segera disiapkan.

Rusman mencontohkan seperti kota Samarinda sudah membuat terobosan dengan menyiapkan sekolah tangguh Covid-19.

Apalagi kewenangan provinsi hanya tingkat SMA dan SMK. Menurut dia, itu relatif siswa bisa diatur dengan sistem prokes.

“Yang paling penting dari semua itu adalah pengawasan, sejauh mana kita mampu. Jangan sampai kita laksanakan belajar tatap muka tapi pengawasan lemah,”terangnya.

“Ini menyangkut keselamatan generasi, karena itu jauh lebih penting. Maka harus benar benar disiapkan,”lanjutnya lagi.

Sementara itu Kepala dinas pendidikan provinsi Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, jika diperbolehkan belajar tatap muka masih situasi Pandemi Covid-19. Pihaknya sudah siap.

“Pada prinsipnya, sekolah sudah siap, dinas pendidikan juga sudah siap untuk melaksanakan belajar tatap muka,”ungkapnya.

Dia mengaku bahwa setiap sekolah sudah menyiapkan sarana jika belajar tatap muka sudah diperbolehkan. Kapanpun ketika ada perintah untuk dilaksanakan belajar tatap muka, pihaknya sudah siap.

“Intinya tetap mengikuti protokol kesehatan, dan acuanya kita pada SKB empat menteri,”ungkapnya. (Fran) 

Exit mobile version