Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Drama Kolosal Perjuangan Awang Long Akan Awali HUT RI ke 72

BONTANG – Semangat perjuangan untuk menggugah kembali nilai-nilai perjungan para pahlawan merebut kemerdekaan akan dimunculkan dengan sebuah kolosal.

Pertunjukan drama kolosal yang melibatkan sekitar 400 orang itu, tengah serius dipersiapkan guna membuka rangkaian HUT RI Ke 72 di Setadion Bessai Berinta 17 agustus mendatang.

Hiruk pikuk pertempuran dan perjuangan merebut bendera Belanda menjadi Merah Putih serta Triakan Merdeka, Merdeka dengan adegan yang menguras emosi akan di tampilkan dalam drama kolsal garapan Kodim 0908 Bontang tersebut.

“Drama ini memang disiapkan untuk menunggu detik-detik Proklamasi. Dengan tujuan membangkitkan rasa cinta tanah air, juga penghormatan kepada para pahlawan serta berisi motofasi untuk masa depan,” sebut Letkol Arh Gunawan Wibisono kepada beritainspirasi.info usai mengikuti gladi bersih upacara detik-detik proklamasi, selasa (15/8).

Drama ini mengambil kisah atau kisah sejarah berlatar belakang sejarah perjuangan di Kalimantan, yakni kisah perjuangan Pangeran Awang Long mengusir penjajahan pada saat itu.

Diaman saat itu, Bontang adalah salah satu wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, dimana salah satu tokoh besar yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan yakni Pangeran Awang Long yang hidup pada jaman Sultan Haji Muhamad Aji Salahudin.

“Kisah perjuangan Pangeran Awang Long dalam mengusir penjajah waktu itu. Dan dirangkai dengan cerita atau kisah sejarah perjuangan dan bagai mana mengisi kemerdekaan khususnya di Kota Bontang,” terangnya.

Penampilan drama kolosal tersebut selain diperankan oleh Prajurit TNI AD dijajaran Kodim 0908 beserta keliarganya, juga melibatkan Komunitas Warga serta Para Pelajar. Dengan total pemeran kurang lebih 400 orang.

Drama kolosal itu sendiri diakhiri dengan tarian dari berbagai daerah sebagai bentuk keberagaman Warga Kota Bontang serta membentangkan bendera Merah Putih dengan ukuran raksasa di tengah lapangan upacara. Nantinya masyarakat dapat ikut serta menyaksikan jalannya upacara detik-detik proklamasi.

Dalam kesempatan itu pula, rangka perayaan kemerdekaan Letkol Arh Gunawan Wibisono menyampaikan nantinya pada pukul 17.00 Kodim 0908 bersama komponen masyarakat akan menggelar do’a bersama tanggal 17/17/17.

Serta dihimbau pada masyarakat untuk bisa ikut melakukan doa bersama dengan tema Indonesia lebih kasih sayang dihadapkan dengan kondisi saat ini berupaya untuk kembali memelihara kesatuan dan persatuan yang sudah kita miliki.

“Adapun untuk Umat Islam dapat bergabung di Lapangan Kodim 0908, Kristen di Greja GKII dan Hindu di Pura. Do’a ini akan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia, tanggal 17 pukul 17.00 tahun 2017,” pungkasnya. (And)

Exit mobile version