Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Politik Hadi Mulyadi Protes, Tatib Debat Kedua Dianggap Tidak Sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024

Politik

Hadi Mulyadi Protes, Tatib Debat Kedua Dianggap Tidak Sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024

November 4, 2024November 4, 2024

Pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Kaltim saat mengikuti debat ke dua Pilgub Kaltim

Pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Kaltim saat mengikuti debat ke dua Pilgub Kaltim

SAMARINDA – Debat Kedua pemilihan calon Gubernur Kalimantan Timur telah diselenggarakan di Studio CNN jakarta pada Minggu (03/11/2024) nampak menegangkan karena calon wakil gubernur nomor urut satu, Hadi Mulyadi protes dikarenakan Tata tertib kedua yang di bacakan moderator dianggap tidak sesuai pada debat pertama dan melanggar peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 tahun 2024.

Namun moderator menjawab bahwasanya tata tertib telah sesuai dan disepakati oleh KPU, sehingga debat kedua tetap dilanjutkan.

Debat kedua di mulai, Pada saat pembacaan tata tertib oleh moderator, Hadi Mulyadi melakukan instrupsi dengan menyatakan “Tolong dicatat agar diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tata tertib debat ini telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2024.”

Hadi Mulyadi mempertanyakan kenapa debat kedua tidak sesuai dengan debat pertama, dimana hanya calon gubernur dan wakil gubernur yang dapat menanggapi pada sesi yang berbeda, Menurut Hadi Mulyadi tata tertibnya tidak sesuai karena seharusnya antar pasangan calon bisa saling melengkapi, dan menanggapi.

“Kami akan melaporkan hal ini” tegas Hadi Mulyadi.

Debat kedua yang mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat” sebab desakan Hadi Mulyadi membuat suasana menjadi tegang, namun moderator utama Ferdy Cahya berupaya menenangkan suasana dan dilanjut moderator pendamping yang menegaskan bahwa aturan tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan KPU.

Meskipun debat tetap dilanjutkan, protes Hadi terus berlangsung selama debat dimulai, karena ia menganggap aturan ini permasalahan serius karena telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan pada debat pertama yang membuat Hadi Mulyadi mempertanyakan dan berpendapat mengenai konsistensi dan keadilan dalam proses perdebatan. (*)

Tambah Komentar

Exit mobile version