Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Beranda Daerah Kutai Kartanegara Haul Akbar Tuan Habib Tunggang Parangan Penyebar Islam Pertama di Kawasan Kerajaan Kutai
Daerah, Kutai Kartanegara  

Haul Akbar Tuan Habib Tunggang Parangan Penyebar Islam Pertama di Kawasan Kerajaan Kutai

Jifran

KUKAR– Haul Akbar penyebar Islam pertama di kawasan Kerajaan Kutai Tuan Habib Tunggang Parangan akan digelar pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 mulai pukul 19.00 wita di Kompleks Makam Tuan Habib Tunggang Parangan di Kutai Lama / Kecamatan Anggana. Kegiatan dengan nama “Haul Akbar Tuan Habib Tunggang Parangan Kutailama” mengangkat tema “Maknai Jejak Sejarah Syiar Islam di Kalimantan Timur Untuk Mewujudkan Generasi Islami yang Berkepribadian Aktif, Kreatif, Kompetitif, dan Agamis.”

Dalam kegiatan itu akan dilakukan pembacaan maulid , pembacaan manaqib Tuan Habib Tunggang Parangan, tahlil dan ceramah agama.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menjalin silaturahim antar muslimin se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Kedua, untuk dakwah Islam dengan inti pengajian yang menyentuh realitas kehidupan masyarakat. Ketiga, untuk mengingatkan keimanan dan ketaqwaan. Keempat, untuk memperkenalkan Desa Kutai Lama sebagai obyek wisata religi di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam salah satu versi sejarah, Tunggang Parangan yang bergelar Si Janggut Merah bersama Datuk Ribandang adalah tokoh penyebar agama Islam pertama di Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota (1525 – 1589).

Setelah Sultan Aji Mahkota, pemerintahan Kerajaan Kutai oleh Sultan Aji Dilanggar yang memerintah dari tahun 1589 hingga 1605. Dalam dakwah Tuan Tunggang Parangan bersama Sultan Aji Dilanggar atau Aji Gendung gelar Meruhum Aji Mandaraya, penyebaran Islam semakin pesat hingga rakyat Kutai memeluk agama Islam.

Selanjutnya cucu Raja Mahkota yakni Aji Ki Jipati Jayaperana gelar Pangeran Sinum Panji Mendapa menyebarluaskan ajaran pengaruh Islam dan menaklukkan kerajaan Hindu Martapura.

Dalam versi sejarah yang lain, pada masa pemerintahan Raja Mahkota sebelum kedatangan Tuan Habib Tunggang Parangan, dikabarkan pernah datang ke pedalaman Kutai para saudagar Arab diantaranya adalah Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar al-Marzak yang juga seorang ulama dari Minangkabau. Tujuan para ulama itu adalah untuk menyebarkan agama Islam di Kutai, namun belum berhasil membujuk Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam.

Haul Tuan Habib Tunggang Parangan merupakan agenda tahunan yang digelar di Kutai Lama / Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang berdekatan dengan Kota ibukota Provinsi Kaltim Kota Samarinda.

(*)

Komentar

Rekomendasi untuk kamu

Jajaran Polsek Tenggarong Seberang Serahkan 16 Warga ke PT. PLTGU

KUKAR, Beri. Id— Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Tenggarong Seberang kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan…

58 Sapi Bantuan Aspirasi Disalurkan di Lempake, Andi Satya Tekankan Pengembangbiakan

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyalurkan bantuan 58…

Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, PDI Perjuangan Instruksikan Bendera Setengah Tiang 7 Hari

BERI.ID — Kabar duka datang dari keluarga besar PDI Perjuangan. Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra bin Sukarno…

Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!

BERI.ID — Dukungan penuh yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai telah mengalami…

Menangih Langit Biru Bumi Etam

BERI.ID — Bau sangit yang merayap perlahan bersama kabut tipis di atas aliran Sungai Mahakam…

Andi Satya Pimpin Golkar Samarinda, Bidik Tambahan Kursi di Pemilu Mendatang

SAMARINDA – Terpilih memimpin DPD Partai Golkar Kota Samarinda, Andi Satya Adi Saputra membawa sejumlah…

Exit mobile version