Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Indonesia Berduka, Ulama Besar NU Meninggal Dunia

Daerah, Politik, Profil, Terkini

Indonesia Berduka, Ulama Besar NU Meninggal Dunia

Agustus 6, 2019

JAKARTA – Kabar duka datang dari Tanah suci, hari ini dikabarkan bahwa Tokoh besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maimun Zubair dikabarkan meninggal dunia saat melakukan rangkaian ibadah haji. Kebenaran kabar ini juga dikonfirmasi Sekjend PPP Asrul sani saat dihubungi awak media.

“Iya, saya mendapat kabar dari Mekkah perihal informasi tersebut” ucap Arsul Sani. Ia mengakui bahwa kabar tersebut didapat langsung dari putra Mbah Maimun, yaitu Gus Taj Yasin, yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah. “Dikonfirmasi putra beliau, Gus Yasin, Wagub Jateng,” lanjutnya.

KH. Maimun Zubair adalah salah satu tokoh sepuh di PPP yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah. Saat ini beliau dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Dalam dunia politik, Kiai Maimun Zubair dikenal dekat dengan berbagai kalangan. Saat kontestasi Pilpres 2019 berlangsung, Mbah Maimun juga bertemu dua calon presiden, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Prabowo bertemu Mbah Maimun pada 29 September 2018. Saat itu, Prabowo menolak kedatangannya ke Pesantren Al Anwar dikaitkan dengan Pilpres 2019. Meski disambut hangat para santri, kedatangan Prabowo ke kiai kharismatik itu disebutnya untuk menjalin silaturahmi. Selain itu, Mbah Maimun juga dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Mbah Maimun pernah mendoakan Jokowi dapat memimpin lebih baik pada periode kedua. Baca juga: Mbah Moen Doakan Pemerintahan Kedua Jokowi Lebih Baik Doa yang dibacakan saat Hari Lahir ke-46 PPP pada 28 Februari itu dianggap sebagai sinyal dukungan Kiai Maimun Zubair untuk Jokowi. Apalagi, nama Jokowi disebut hingga tiga kali. Jokowi bahkan diberi hadiah sorban berwarna hijau oleh Mbah Maimun.

Momen ini terjadi saat Jokowi bertemu Mbah Maimun dan tokoh NU lainnya, yaitu Habib Luthfi bin Yahya, sebelum Rapat Umum Rakyat yang merupakan kampanye akbar Jokowi pada 13 April 2019. Mbah Maimun juga dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia pernah bertemu Megawati pada 27 Juli 2019 di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Silaturahmi dilakukan sebelum Mbah Maimun berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. (*)

Tambah Komentar

Exit mobile version