Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Kota Bontang Isran Noor Resmi Melantik Basri Rase dan Najirah Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bontang

Daerah, Kota Bontang, Pemkot Bontang

Isran Noor Resmi Melantik Basri Rase dan Najirah Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bontang

Sulez Escariot's

April 26, 2021April 26, 2021

Suasana pelantikan kepala daerah di di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (26/04). (Doc. Youtube Kominfo Bontang)

Suasana pelantikan kepala daerah di di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (26/04). (Doc. Youtube Kominfo Bontang)

BONTANG – Basri Rase dan Najirah resmi dilantik untuk menjabat sebagai Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang, periode 2021-2024. Pelantikan secara langsung dilakukan di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (26/04).

Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.6-318 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Salah satu poin yang trerdapat dalam SK Mendagri tersebut menyebutkan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjabat selama lima tahun.

Selain Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang, turut pula dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat.

“Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,” ucap Protokol Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, pembacaan sumpah janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.

“Akan memenuhi kewajiban saya, Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah.

Diketahui, agenda tersebut dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat secara online melalui kanal youtube Diskominfo Kota Bontang.

Selain itu juga acara pelantikan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hanya beberapa pejabat di Bontang yang diundang untuk menghadiri acara pelantikan ini, diantaranya Plh Wali Kota Bontang Aji Erlynawati, Asisten I Bontang M Bahri, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Esc)

Tambah Komentar

Exit mobile version