Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Akar Suara Jelang Isya, Masa Aksi di Kaltim Mulai Membubarkan Diri

Akar Suara

Jelang Isya, Masa Aksi di Kaltim Mulai Membubarkan Diri

September 26, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Masa aksi dari mahasiswa yang mengatasnamakan diri ‘Kaltim Bersatu’ berangsur membubarkan sekitar pukul 19.05 Wita dari depan Kantor DPRD Kaltim.

Sebelumnya kondisi kembali mencekam sekitar pukul 17.30 Wita saat mahasiswa mencoba memaksa masuk kedalam gedung DPRD Kaltim, namun pintu gerbang yang sempat dibuka oleh mahasiswa berhasil ditutup kembali oleh aparat keamanan.

Water Canon berulang kali ditembakkan, namun masa aksi kian bertambah hingga akhirnya kepolisian menghujani masa aksi dengan gas air mata. Meski mulai berlarian, belum membuat mereka membubarkan diri.

“Balik lagi kebelakang, masih ada kawan kita yang sedang pingsan, bantu dulu.. bantu dulu, ayo semua balik lagi kebelakang,” teriak seorang mahasiswa yang sudah berada di simpang empat, Jalan Tengkawang, Samarinda.

Dalam pantauan beri.id dilapangan, sebagian kembali lagi kedepan gedung DPRD Kaltim dan sebagian lainya mengamankan temanya yang sesak nafas dan hingga mata perih karena gas air mata.

Namun begitu masa aksi yang kembali utuk menjemput teman temanya yang masih tertahan didepan gedung DPRD bukan dengan jumlah yang sedikit pula.

Kala itu waktu menunjukan 18.30 Wita, Pihak kepolisian sontak mengingatkan batas waktu berlaku dalam menjalankan aksi demonstrasi.

“Kami ingatkan kepada mahasiswa agar segera membubarkan diri, ini sudah melewati batas waktu dalam peraturan, diatas jam yang ditentukan itu kriminal,” kata polisi melalui pengeras suara.

Sekitar pukul 19.00 Wita, secara berangsur mahasiswa mulai membubarkan diri. Meskipun masih ada yang bertahan sebagian namun dalam pantauan kondisi lalu lintas sudah mulai dilewati.

Untuk diketahui, aksi diawali dari titik kumpul di Islamic Center lalu mahasiswa melakukan long Marc menuju kantor DPRD Kaltim.

Dalam aksinya Ada beberpa tuntutan yang mereka sampaikan diantaranya.

mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu terkait UU KPK.
menolak UU yang melemahkan demokrasi.
menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil.
bebaskan aktivis pro demokrasi.
menghentikan militerisme di Papua,
mendesak agar pelanggaran HAM dituntaskan, dan mengadili para penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

(Fran)

Tambah Komentar

Exit mobile version