Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Kabar Duka, Wakil Gubernur Kaltim Meninggal Dunia

BONTANG – Kabar duka atas meninggal dunianya Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Mukmin Faisal beredar dengan cepat, masyarakat Kaltim pun ikut merasakan duka.

Dari Kota Taman, hal yang samapun (rasa duka) turut dirasakan masyarakat, pesan berantai ungkapan turut berduka baik lewat pesan singkat maupun media sosialpun tersebar dengan cepat.

Kepastian kabar akan tutup usianya orang nomor dua di Kaltim ini pun tertulis dihalaman akun facebook putra kandung Almarhum, Musmin Narta Dinata, Jumat (22/9/17) pukul 07.00 pagi.

Dalam isi pesan status tersebut menyampaikan bahwa ayahanda Mukmin Faisal, telah meninggal dunia saat sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) Gatot Subroto Jakarta pusat. Rencananya, jenazah akan langsung dipulangkan ke Balikpapan hari ini.

“Innalillahiwainailaihi rojiun ayahanda kami sdh meninggalkan kami pukul 6.00 WIB, mohon dimaafkan almarhum akan berada di rumah duka jalan kerapu Rt 23 no 1 kelurahan Manggar Baru Balikpapan Timur.”

Terpisah, Walikota Bontang Neni Moerniaeni pun mengatakan turut berduka yang mendalam atas meninggalnya Mukmin Faisal.

“Pukul 10.55 saya harus boarding dibandara badak LNG, Mukmin adalah salah satu pemimpin kita semua, saya bersama Pak Sofyan akan menjemput di Bandara Balikpapan. Info dari keluarga jam 15.00 mendarat, makanya ini harus buru-buru. Do’akan yang terbaik buat almarhum,” pungkasnya kepada beritainspirasi.info usai membuka pelatihan kepemimpinan HMB Bontang, jum’at (22/9/17) pagi.

Sekedar diketahui, sebelumnya beberapa hari lalu sempat beredar kabar hoax mengenai wafatnya mantan Ketua DPRD Kaltim priode 2009-20014 ini. Namun kabar tersebut dibantah pihak keluarga.

Melalui sang anak, Narta Dinata, ia mengatakan kondisi kesehatan Mukmin memang menurun dan dirawat di ruang ICU RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Lalu sempat membaik. Dan terbaru, pagi ini Mukmin Faisyal diinformasikan pihak keluarga tutup usia. (And)

Exit mobile version