Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Akar Suara Kapolda Kaltim Tinjau Lokasi Pasca Aksi Mahasiswa di Kantor DPRD Kaltim

Akar Suara

Kapolda Kaltim Tinjau Lokasi Pasca Aksi Mahasiswa di Kantor DPRD Kaltim

September 27, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) mendatangi Lokasi Pasca Aksi Mahasiswa yang berlangsung Kamis,(26/09/2019) Kantor DPRD Provinsi Kaltim.

Kunjungan Kapolda Kaltim untuk melihat kondisi anggota Kepolisian yang beberapa hari ini melakukan penjagaan dan keamanan di area Kantor DPRD Kaltim.

Kedatanganya juga sekaligus memantau sekeliling area Kantor DPRD yang tusak akibat unjuk rasa terjadi, ia pun prihatin saat Melihat kondisi pagar DPRD Kaltim dengan berbagai macam tulisan.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun ada tindakan mahasiswa yang coret coret dinding, merusak pagar hingga berusaha untuk menjebol pintu gerbang,” kata Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto saat mengunjungi DPRD Kaltim, pada Jumat, (27/09/2019).

ia menyebut Aksi mahasiswa terbilang anarkis. Hal itu disebutnya karena adanha aksi mahasiswa yang memaksa manjat pagar, merusaki pagar-pagar, mencoret dinding hingga melempari petugas.

“Ini kan sangat miris jika melihat tindakan yang dilakukan Mahasiswa dalam menyampaikan Aspirasinya. Disitu yang saya lihat, ini bentuk Anarkis Mahasiswa,” pungkasnya

Dirinya berharap agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dengan menghindari kontak fisik.

“Tidak perlu lempar-lemparan batu. Yah menurut saya menyampaikan Aspiras itu harus secara damai, secara Santun, dengan etika. Yah sesuai dengan Kapasitasnya sebagai Mahasiswa dong, agar apa yang jadi tuntutannya dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga Anggota DPRD juga bisa menampung Aspirasi dan kemungkinan akan dipenuhi,” ucapnya.

saat ditanya soal sangsi untuk mahasiswa, dirinya menyebut dalam aksi kemarin masih ada toleransi.

“ini masih diberikan toleransi, masih dalam batas kewajaran dalam situasi unjuk rasa seperti kemarin,” tutupnya

(Arm)

Tambah Komentar

Exit mobile version