Beri.id, SAMARINDA – Sarana infrastruktur diberbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur masih menjadi keluhan masyarakat, tak terkecuali di kabupaten Kutai Barat dan Mahulu.
Hal tersebut diungkapkan oleh ketua komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, dikonfirmasi melalui telepon celuler disela agenda reses perdana tahun 2020.
Dirinya menyebutkan, khusus di kampung Linggang Amer kecamatan Bigung, Kutai Barat, lokasinya Rapak Oros kondisi jalam masih sangat memprihatinkan.
“Secara umum keluhan masyarakat belum terbangunnya sarana infrastruktur, ” Urai Veridiana.
Dalam perjalanannya pun dari samarinda menuju kabar banyak dijumpai jalan yang rusak berat terutama pada jalur Perian, resak kecamatan siluq Ngurai sampai Cam baru.
Selain infrastruktur yang rusak, masyarakat terutama nelayan juga mengeluhkan susahnya mendapatkan ikan, khusus ikan alam.
“Ikan alam sudah mulai langka, kelangkaan tersebut kemungkinan banyak ikan predator, masyarakat nya menyebut ikan toman sejenis ikan harian tapi lebih ganas, ” Ungkap Veridiana.
Sementara disektor pertanian di Kutai Barat, terutama di lahan yang namanya Rapak oros, Veridiana memberi perhatian khusus.
“Tahun 2022 Kutai Barat akan menjadi tuan rumah Pekan Tani Daerah (Petda). Kutai Barat memiliki lahan pertanian yang luasnya sekitar 20.000 Hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, khusus di rapak oros sekitar 10 Hektar namun belum tergarap karena beberapa kendala, ” Ungkapnya.
Kendala-kendala tersebut antara lain, jalanan untuk masuk diareal tersebut belum semenisasi begitupun jalan di dalam percetakan sawah, petani masih memakai alat yang tradisional.
“Dari hal tersebut masyaraiat mengusulkan alat yang sudah mekanis dan modern antara lain zonder untuk lahan basah, sekaligus untuk pencetakan sawah, mesin perontok padi, lantai jemur, blower benih padi dll,” bebernya.
Di rapak oros juga terdapat aset pemprov kaltim berupa bendungan yang debet air cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan persawahan. “Tapi kendalanya belum ada jalur pipa untuk mngalirkan air ke sawah-sawah. Yang aneh ada bantuan pemprop tapi tidak terintegrasi dengan kebutuhan petani, semisal ada mesin perontok padi skala besar di kampung Penawai sementara disitu tadak ada sawah, begitu juga ada blower benih padi di kecamatan Long Iram tapi disitu tidak ada sawah. Ini salah satu kebijakan yang tidak terkonek dengan kebutuhan daerah,” imbuh Veridiana.
Setelah kembali pada masa reses, Politisi PDIP dari dapil Kutai Barat, Mahulu ini akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Saya segera akan memanggil dinas pertanian provinsi kaltim untuk koordinasi,” tutupnya.
(Fran)
