Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Limbah Sampah Plastik dan Medis Jadi Masalah, Ini Jawaban Walikota Bontang

Walikota Bontang Neni Moerniaeni, saat ditemui awak media usai memberikan penghagaan pada Duta Peduli Sampah di Pendopo Rujab Walikota Bontang. (Sulez/beri.id)

BONTANG – Permasalahan sampah menjadi perhatian sendiri dimata dunia. Khsusus di Bontang saat ini sampah plastik, masih menjadi produksi sampah harian masyarakat yang jumlahnya masih mendominasi diantara jenis sampah lainnya.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni, mengatakan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup menaruh perhatian khusus dalam persoalan ini. Terbukti dengan dikeluarkannya Perwali No. 30 Tahun 2018, tentang pengurangan penggunaan sampah sekali pakai.

“Komitmen kita soal sampah plastik ini sudah ada di Perwali. Mall dan Toko Swalayan sudah tidak lagi gunakan kantong plastik yang sekali pakai itu,” kata Walikota Bontang Neni Moernaneni, saat ditemui awak media dalam agenda penentuan juara Grand Final Pemilihan Duta Peduli Sampah, di Pendopo Rujab Walikota Bontang. Sabtu (27/2) pagi tadi.

Neni juga memberikan peringatan kepada setiap pengusaha, utamanya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Untuk tidak menggunakan sedotan plastik dalam menyajikan jualannya.

Selain itu, warga kota Bontang juga dinilai masih kurang akan kesadarannya dalam mengambil sikap untuk berkomitmen mengurangi limbah plastik.

Pun begitu, diakui Neni selama masa pandemi Covid-19 untuk limbah sampah plastik mengalami penurunan. Dikarenakan semakin sedikitnya aktivitas masyarakat di luar rumah, yang mengurangi kegiatan bersantai di cafe-cafe.

“Yah, kita aja tidak alergi liat sampah. Dilihat berserakan, malah diliatin saja,” keluhnya.

Pun begitu juga dengan limbah medis, yang sejauh ini banyak di produksi selama masa pandemi Covid-19. Bahkan diproduksi sampai 88 Kg per harinya. Terutama masker. Yang memang diwajibkan untuk digunakan selama beraktivitas di luar rumah.

“Jika dua hari harus ganti, maka ada sekitar 500 Juta limbah masker yang harus diproduksi, se indonesia,” terangnya.

“Ini juga menjadi masalah saat hari sampah nasional,” sambungnya.

Dirinya, meneyerahkan permasalahan limbah medis tersebut kepada dinas terkait, untuk kemudian dapat diolah. Hal ini disampaikan juga, untuk dapat menjadi pendorong dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Hanya saja, pengolahan limbah medis ini belum diketahui, dapat diproduksi menjadi alat baru yang seperti apa.

Untuk diketahui, secara nasional sudah ada pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis berupa insinerator.

“Mungkin nanti bisa saja di cacah. Itu nanti urusan pemerintah melalui dinas terkait saja,” ucapnya.

Diakhir, dirinya berpesan kepada seluruh warga Kota Bontang untuk berkerjasama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menghantui Bontang saat ini.

“Semuanya tergantung dari komitmen kita bersama,” tandasnya. (Esc)

Exit mobile version