Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Terkini Miris!! Tiang Listrik di Lubuk Sawah Samarinda Masih Pakai Ulin

Terkini, Trends

Miris!! Tiang Listrik di Lubuk Sawah Samarinda Masih Pakai Ulin

Oktober 19, 2023

Samarinda, beri.id – Warga di Lubuk Sawa Gang H.Syahrani RT. 16 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya Gang H.Syahrani RT. 16 merasa dianaktirikan.

Di tengah kemajuan zaman yang mengantarkan manusia pada ambisi di luar nalar seperti menjelajahi luar angkasa hingga menjajah planet lain, pemandangan era perang dunia ke- dua justru masih terlihat di daerah tersebut.

Hal itu terlihat dari bentangan kabel listrik PLN yang masih ditopang oleh tiang berbahan kayu ulin, yang tentunya menggugah kenangan pemandangan pada sebagian orang pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana segala keterbatasan fasilitas dan teknologi masih menyelimuti dunia.

Muhammad Rahmadani (34) warga setempat, mengaku heran dan tak habis fikir mengapa lokasi tinggalnya seolah dianak tirikan, pasalnya sejak dirinya kecil pasukan listrik sudah masuk ke kampung halamannya namun dengan tiang pembentang kabel berbahan kayu hasil swadaya warga.

“Gimana ya? Saya sendiri heran kenapa sampai sekarang tiang listrik kami belum diganti, padahal sejak saya kecil lingkungan kami ini sudah masuk listrik. Tapi sampai sekarang tiangnya masih aja pakai ulin belum berubah padahal warga di sini makin banyak.” Ungkap Wiraswastawan yang akrab disapa Dani itu.

Lanjut, Dani juga mengkhawatirkan masalah keamanan lantaran beberapa tiang penyangga yang semakin menua dan terlihat mulai jabuk.

“Kami juga mulai khawatir mas, soalnya tiang kayu ini sudah lama takutnya jabuk dan patah, iya kalau gak nimpa orang lewat kalau tiangnya patah dan nimpa orang lewat apa gak nambahin masalah?” ucap Dani.

Senada dengan Dani, Hendra (34) yang juga merupakan warga sekitar juga menyampaikan keresahannya. “Kami ini mas bayar pajak juga kayak orang-orang, ikut gotong royong iya juga apalagi bayar listrik gak pernah telat, tapi ya itu kayak yang mas liat tiang listriknya masih pakai kayu gimana mas?” ucap Hendra sambil tertawa.

Diketahui, baru-baru ini warga setempat kembali berkonsultasi dengan ketua RT terkait keresahannya tersebut dan warga diminta untuk membuat proposal yang dilengkapi lampiran tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan. Menurut warga proposal tersebut juga telah diserahkan kepada ketua RT untuk diteruskan pada pihak terkait.

(*)

Tambah Komentar

Exit mobile version