Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Profil P-APBD Kutim Diterima Dengan Saran, Pjs Bupati: Kutim difokuskan untuk penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi

Profil, Terkini

P-APBD Kutim Diterima Dengan Saran, Pjs Bupati: Kutim difokuskan untuk penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi

Oktober 1, 2020

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Pjs Bupati Kutai Timur dengan Pimpinan DPRD Kutim tentang penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (foto: dokumen beri.id)

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Pjs Bupati Kutai Timur dengan Pimpinan DPRD Kutim tentang penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (foto: dokumen beri.id)

SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur gelar rapat Paripurna ke-32 mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Perubahan di Gedung DPRD Kutim, Rabu (30/9/20) siang.

Dalam menyampaikan pendapat akhir, ketujuh Fraksi itu menyetujui disertai catatan dan saran.

Plt Ketua DPRD Kutim Asti Mazar Bulang mengatakan adanya catatan serta masukan yang disampaikan fraksi dewan bersifat membangun, agar Kutim lebih baik.

“Harapannya semua program yang sudah direncanakan terealisasi 100 persen dan semua program harus bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan Said Anjas misalnya memberikan saran agar Pemkab Kutim untuk segera merealisasikan secara cepat dan tepat anggaran untuk menjamin roda pemerintahan dan keberlanjutan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Dirinya berharap agar sisa waktu anggaran difokuskan dalam bantuan sosial ke warga berpenghasilan rendah dan memaksimalkan penyerapan anggaran terarah Rp 290 miliar kepada OPD-OPD terkait.

Selanjutnya pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Yusuf Silambi pun turut memberikan saran agar seluruh OPD melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan secara optimal. Kemudian mendukung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim memberikan pelayanan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 didukung anggaran prioritas terutama dalam pemenuhan vaksin.

Menanggapi semua saran dari Fraksi, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Moh Jauhar Effendi menyatakan Pemkab Kutim menerima apa yang menjadi catatan dan saran tersebut.

“Perubahan APBD 2020 sudah ditandatangani dan saya akan cepat, tepat, dan bermanfaat. Ini yang akan saya lakukan biar segera dinikmati masyarakat,” katanya.

Jauhar menegaskan, P-APBD 2020 Kutim difokuskan untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dampak pandemi.

“Ini bukti kepedulian Pemkab Kutim dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sesuai jadwal menjadi Perda terselesaikan. Terima kasih kepada anggota dewan yang sudah bekerja maksimal dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan,” urainya.

(Fran)

Exit mobile version