Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Pemuda Asal PPU Mendapat Penghargaan dari Dispora Kaltim sebagai Pemuda Pelopor Seni dan Budaya

Advetorial

Pemuda Asal PPU Mendapat Penghargaan dari Dispora Kaltim sebagai Pemuda Pelopor Seni dan Budaya

November 22, 2024November 26, 2024

Pemuda PPU, Arif Febrian, Mendapatkan Penghargaan Dari Dispora Kaltim

Pemuda PPU, Arif Febrian, Mendapatkan Penghargaan Dari Dispora Kaltim

Samarinda, Beri.id – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim memberikan penghargaan kepada Arif Febrian, pemuda asal Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Pemuda Pelopor Bidang Seni dan Budaya 2024.

Penghargaan ini diberikan, sebagai bentuk apresiasi dari Dispora Kaltim kepada Arif Febrian yang berinisiatif untuk menginspirasi generasi muda lainya.

Arif Febrian yang juga merupakan pendiri Sanggar Seni Borneo Benuo Taka (SBBT), menyebutkan bahwa, dirinya ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan seni dan budaya di Kaltim, terutama dengan adanya tantangan besar yang dihadapi provinsi ini, yakni keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sanggar seni yang saya dirikan memiliki misi untuk mengubah mindset anak-anak muda yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan teknologi dan sosial media. Dengan adanya sanggar seni ini, saya ingin mengajak mereka untuk lebih mencintai seni dan budaya kita,” ujar Arif.

Melalui sanggar seni tersebut, Arif berhasil menarik perhatian anak-anak dari berbagai usia, mulai dari PAUD hingga SMA. Ia berharap, dengan kegiatan ini, generasi muda Kaltim dapat lebih sadar akan pentingnya melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

“Kami ingin mengalihkan waktu luang anak-anak untuk berkegiatan positif dan mengembangkan kreativitas mereka melalui seni,” lanjutnya.

Sementara itu, Sub Kordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi, menambahkan bahwa pemuda pelopor seperti Arif Febrian berhak mendapatkan berbagai keuntungan setelah menyandang gelar tersebut.

“Mereka yang mendapatkan gelar Pemuda Pelopor ini sering diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman. Pembinaan lebih lanjut kami fokuskan melalui dinas kabupaten/kota untuk memastikan dampak positif yang lebih luas,” bebernya.

(Adv/Dispora Kaltim)

Tambah Komentar

Exit mobile version