Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

PPKM Bontang Jilid 4, Cafe, Rumah Makan, dan Objek Wisata Dilonggarkan

Operasi Tim Satgas Covid-19 Bontang saat mendatangi salah satu usaha penginapan di Berbas, Bontang Selatan, Bontang.

BONTANG – Pemkot Bontang melalui Tim Satgas Covid-19 Bontang menegluarkan suratr edaran (SE) Nomor : 188.65/262/Dinkes/2021 tentang perpanjangan ketiga atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Dalam perpanjangan PPKM jilid keempat ini berlaku hingga 12 Maret 2021. Dan Tim Satgas Covid-19 juga merubah beberapa skema. Secara umum banyak diputuskan untuk dilakukan pelonggaran aturan.

Diantaranya terkait, dibuka kembali objek wisata Beras Basah, pelonggaran jam buka usaha cafe, jam operasional mall dan swalayan, jam buka pasar, sarana olahraga, dan perayaan pernikahan.

Berikut ini adalah beberapa aturan yang telah diputuskan pemerintah, antara lain;

Kegiatan pada Kempat Kerja/Perkantoran
Kegiatan dinas di perkantoran dibatasi dengan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen, sementara sisanya tetap dapat melakukan aktivitas perkantora atau Work From Office (WFO).

Restoran, Cafe, Warung Makan, Angkringan Tetap Buka

Restoran maupun cafe dapat memberikan pelayanan hingga pukul 20.00 Wita. Dan membuka pelayanan minum ditempat dengan batasan pengunjung hanya 25 persen dari kapasitas tampung pengunjung cafe.

Diatas pukul 20.00 Wita, restoran maupun cafe dapat melakukan pelayanan take away atau bawa pulang.

Sementara, aturan tak tertulis dari tim satgas covid-19 Bontang tetap memperbolehkan pengusaha cafe, pun restoran untuk tetap dapat buka di akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.

Pusat Perbelanjaan Tetap Dapat Operasi

Pusat perbelanjaan seperti Mall, Swalayan, maupun Toko Grosiran sampai dengan pukul 20.00 WITA dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Aktivitas Jual-Beli di Pasar Kembali Normal

Aktivitas pasar kembali normal. Tapi yang perlu diingat tetap dengan aturan prokes yang ketat. pihak Diskop UKMP Bontang, dan UPT Pasar menjadi penanggungjawab atas penerapan prokes di pasar. Dengan mengatur pintu keluar masuk pasar hanya melalui satu pintu.

Sarana Olahraga Milik Pemerintah, dan Pusat Kebugaran Dibatasi.

Khusus untuk sarana olahraga milik pemerintah seperti lapangan olahraga Bessai Berinta (Lang-Lang) di tutup. Sementara pusat kebugaran (Gym) diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 30 persen. Di hari biasa diperbolehkan operasi mulai pukul 16.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita, dan diakhir pekan operasinya mulai pukul 07.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita.

Tempat Hiburan Karaoke Dibuka

Operasi pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 19.00 sampai pukul 23.00 Wita. Sementara diakhir pekan di perbolehkan pada pukul 10.00 hingga pukul 17.00 Wita. Dengan kapasitas maksimal 50 persen dari daya tampung ruangan.

Sementara itu, tempat hiburan seperti Diskotik, Pub, dan atau Bar tidak diizinkan untuk beroperasi.

Tempat Rekreasi Keluarga, Pulau Beras Basah Dibuka

Pulau Beras Basah dibuka setiap hari, kecuali pada akhir pekan untuk Sabtu dan Minggu. Maksimal pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya 50 persen dari kapasitas daya tampung.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) didapuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas rekreasi keluarga tersebut.

Sektor Esensial Worker (Pekerja Penting) 100 Persen Tetap Operasi.

Sektor pekerja penting seperti kesehatan, keamanan dan keselamatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Perayaan Acara Pernikahan Tidak Boleh Dirumah Pribadi.

Bagi pasangan sejoli yang hendak melaksanakan pernikahan, diharuskan untuk melaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan maksimal undangan yang hadir hanya sepuluh orang.

Keluarga dilarang keras untuk melaksanakan pernikahan di lokasi atau rumah pribadi. (Esc)

Exit mobile version