Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Balikpapan PT PAG Gelar Pengajian Umum Refleksi Akhir Tahun, Do'a Bersama Demi Keselamatan Bangsa

Balikpapan

PT PAG Gelar Pengajian Umum Refleksi Akhir Tahun, Do’a Bersama Demi Keselamatan Bangsa

Desember 31, 2022

Suasana Refleksi akhir tahun yang digelar PT PAG (Permata Abadi Group) bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Balikpapan.

Suasana Refleksi akhir tahun yang digelar PT PAG (Permata Abadi Group) bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Balikpapan.

Balikpapan – Menyambut pergantian tahun 2022, PT PAG (Permata Abadi Group) bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Balikpapan menggelar pengajian umum refleksi akhir tahun di halaman parkir Kantor PT Permata Abadi Group Jalan ZA. Maulani Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Jumat (30/12/2022) malam.

Pengajian umum yang menghadirkan DR. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag yang juga Ketua PWNU Jawa Timur sebagai penceramah ini dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa.

Tak hanya itu, di acara ini juga dilaksanakan peresmian Majelis Taklim Al Basir Balikpapan ketuai oleh Hj. Irma.

Hadir pada kegiatan ini, Owner PT Permata Abadi Group H. Ahmad Basir, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua PCNU Balikpapan K.H. Mukhlasin, sejumlah pejabat dari perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan, pengurus NU Balikpapan serta lainnya.

Owner PT Permata Abadi Group Ir. H. Ahmad Basir mengatakan, malam ini melaksanakan suatu kegiatan refleksi akhir tahun 2022 yakni pengajian umum, sekaligus doa bersama demi keselamatan bangsa.

“Kegiatan ini dilaksanakan bersama NU Balikpapan yang sifatnya umum dengan mempersiapkan sekitar 1000-1500 undangan,” kata Ahmad Basir, ditemui wartawan disela-sela kegiatan.

Dia menambahkan, pengajian umum dan doa bersama yang digelar malam ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas capaian Permata Abadi Group di tahun 2022, serta sekaligus bentuk suka ria menyambut tahun baru 2023.

“Melalui pengajian umum dan doa bersama ini saya berharap tahun 2023 ke depan akan semakin baik,” ujar Ahmad Basir yang akrab disapa AHB ini.

AHB juga mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga karena Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

“Alhamdulillah juga, ternyata hari ini kita sudah bebas, karena PPKM sudah dicabut. Artinya, hari ini kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada pembatasan-pembatasan lagi atau penerapan protokol kesehatan,” tutupnya. (Shinta)

Tambah Komentar

Exit mobile version