Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Tahun Ini Basarnas Kaltim Tangani 75 Operasi SAR, 42 Orang Tewas, 11 Orang Dinyatakan Hilang

Basarnas Kaltim menyampaikan rilis akhir tahun di Kopi Daeng, Gunung Bakaran Kota Balikpapan.

Balikpapan – Kantor Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (Basarnas) Kalimantan Timur (Kaltim), mencatat selama tahun 2022 telah terjadi 75 kasus bencana atau musibah yang ditangani di wilayah Kalimantan Timur.

Kepala Basarnas Kaltim Melkianus mengungkapkan, berdasarkan data baik di kecelakaan laut maupun di sungai atau di dataran sebanyak 75 kasus. Dari puluhan operasi Tim Basarnas Kaltim yang dilakukan, sebanyak 1.386 orang dan berhasil diselamatkan.

“Meninggal dunia sebanyak 42 orang. dan kdunyatakan hilang sebanyak 11 orang,” kata Melkianus kepada awak media dalam rilis akhir tahun, di Kopi Daeng, Gunung Bakaran Kota Balikpapan, Jumat (30/12/2022).

“Sekitar 95 persen kejadian di Samarinda di sungai di air. Untuk kejadian penerbangan di Kaltim itu nihil,” lanjutnya.

Melkianus menjelaskan dalam menjalankan tugasnya ada saja kendala yang dihadapi, dari laporan yang masuk atau diterima ke Basarnas setelah beberapa hari kejadian, sehingga kecil kemungkinan korban dinyatakan selamat.

“Karena lambatnya laporan yang kami terima kadang kejadian sudah tiga hari baru dilaporkan. Sehingga kami perlu mengadaka sosialisasi yang harus ditingkatkan lagi kepada masyarakat. Maka kami bersinergi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi lain untuk memberikan sosisliasasi kepada masyarakat,” beber Melkianus.

Melkianus menambahkan untuk peralatan, khusus tahun 2022, Basarnas Kaltim telah mendapat bantuan banyak dua unit speed boat masing-masing ditempatkan di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

“Dan rencana tahun 2023 ada penambahan RBB lagi, yang diperuntukkan rencana satu unit Kota Balikpapan dan satu unit untuk kota Samarinda” tambahnya.

Sementara jumlah personil, Basarnas Kaltim berjumlah 54 orang yang dibagi dibeberapa daerah diantaranya di kota Balikpapan, kota Samarinda, Berau dan Sangatta.

“Kegitan kami ini juga dibantu oleh relawan, TNI dan Polri serta masyarakat,” jelas Melkianus.

Dia pun berharap memasuki tahun 2023 untuk penanganan musibah kecelakaan mengalami penurunan sehingga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan aktivitas baik menggunakan transportasi baik itu di perairan di darat maupun di udara ataupun kegiatan lainnya yang mengakibatkan musibah kecelakaan.

“Kami akan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyakrat, mudah-mudahan di tahun 2023, dapat penurunan musibah kecelakaan disebabkan oleh kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya mengutamakan keselamatan,” harapnya. (Shinta)

Exit mobile version