Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Pupuk Indonesia Komitmen Menjadi Garda Ketahanan Pangan Nasioanal

BONTANG – Memperkuat ketahanan pangan Nasional adalah pilihan bagi Pupuk Indonesia. Dengan terus menunjukan kinerja positif hingga triwulan III 2018, PT. Pupuk Indonesia memastikan komitmennya dalam rapat kordinasi (rakor) BUMN yang di gelar bersama Pupuk Kaltim di Kota Bontang.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat menjelaskan dalam jumpa pers media lokal dan nasional, rangkaian Rakor BUMN yang berlangsung selama tiga hari hingga Selasa (30/10) mendatang.

Aas menjelaskan bahwa Pupuk Kaltim merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. PT. Pupuk Indonesia sendiri di ketahui memiliki 10 anak perusahaan (anper).

“Pupuk Kaltim merupakan produsen terbesar di lingkungan Pupuk Indonesia, baik dari segi produksi maupun penjualan,” kata Aas didampingi Dirut Pupuk Kaltim Bakir Pasaman, di Ruang Media Centre, Hotel Equator, Sabtu (27/10).

Di 2018 ini Pupuk Indonesia Grup secara performance, telah meningkatkan gairah produksi dan penjualan hingga 7 % atau mencapai 8,965 ton, dibanding tahun lalu di periode yang sama September 2017-2018.

Untuk penjualan pupuk sektor PSO (penyaluran pupuk bersubsidi) ke sektor tanaman pangan sendiri, hingga saat ini sudah mencapai 6.633.982 ton atau meningkat lebih dari 300 ribu ton dibanding periode tahun lalu.

Artinya, Pupuk Indonesia memprioritaskan kebutuhan pupuk untuk tanaman pangan demi mengamankan kebutuhan produksi petani. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi pun semakin efektif dan dapat diterima oleh petani yang berhak memperolehnya.

Peningkatan penjualan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peningkatan penjualan ekspor yang tinggi, yaitu mencapai 770.200 ton atau meningkat 60 persen dari tahun lalu. Perusahan tetap memprioritaskan kebutuhan sektor tanaman pangan untuk PSO. Izin ekspor hanya bisa keluar jika kebutuhan dan stok dalam negeri sudah aman.

“Penjualan ke sektor non subsidi, khususnya perkebunan juga mengalami kenaikan. Tidak hanya ekspor, saat ini sudah 1.552 juta ton atau naik sekitar 200 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada 2017,” ujar Aas.

Aas menjelaskan, perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk terus berkembang. Di antaranya melalui program pengembangan NPK, pengembangan produk baru, pengembangan bahan baku NPK, peningkatan daya saing produk, pengembangan bisnis non pupuk, penataan anak-anak perusahaan serta riset terintegrasi.

“Menghadapi era disrupsi, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saing khususnya di pasar global,” ucapnya.

Ke depan pihaknya lebih memprioritaskan pengembangan produk selain urea. Karena saat ini pasar urea dunia sudah mengalami oversupply. Di tengah prospek bisnis pupuk masih menjanjikan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan pertanian.

Dibutuhkan jenis pupuk yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas tanaman, salah satunya lewat pengembangan pupuk NPK.

Selain NPK, Pupuk Indonesia juga akan terus mengembangkan produk baru non pupuk. Antara lain melalui pembangunan pabrik ammonium nitrat di Pupuk Kaltim sebesar 75 ribu ton.

Pabrik ini akan dibangun dengan bekerja sama, antara sesama BUMN yaitu PT Dahana. Selain itu, Pupuk Indonesia juga akan mengembangkan bisnis petrokimia seperti ethylene dan polyethylene.

“Rencana akan dibangun di Bintuni dan juga pengembangan methanol di Bontang,” tutup Aas. (Adv)

Exit mobile version