Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Rapat dengan Gubernur Kaltim, Hetifah Optimis Pembentukan DOB

Advetorial, Daerah, Politik

Rapat dengan Gubernur Kaltim, Hetifah Optimis Pembentukan DOB

Juni 25, 2018

JAKARTA – Senin (25/6) Gubernur Kaltim bersama rombongan sambangi DPR RI guna menyampaikan aspirasinya perihal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Pesisir di Kaltim, Rombongan ini langsung disambut oleh 4 Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim-Kaltara yaitu Mahyudin, Hetifah Sjaifudian, Iwan Dato Adam, dan Budisatrio Djiwandono.

Awang Faroeq Ishak selaku Gubernur Kaltim, menjelaskan bahwa pemekaran daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

“Bayangkan saja Kaltim ini luasnya 1,5 kali pulau Jawa, tidak mungkin masyarakatnya disejahterakan tanpa pemekaran”, kata Awang.

Menurutnya daerah pesisir ini banyak ketinggalan. Kukar selama ini lebih banyak membangun Tenggarong, maka sudah selayaknya daerah-daerah pesisir untuk diperhatikan.

“Daerah pesisir jauh tertinggal dari daerah lain dan sangat memprihatinkan”, paparnya.

Fahmi, Camat Muara Jawa, yang menjadi salah satu Kecamatan yang tergabung di CDOB Kutai Pesisir menyampaikan optimismenya.

“Kami mohon gagasan aspirasi ini dapat diperjuangkan”, kata Fahmi.

Seperti diketahui bahwa, Kutai Pesisir terdiri dari warga pesisir di 5 kecamatan, yakni Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Anggana, dan Sangasanga.

Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan optimismenya.

“Kita harus tetap optimis, dan harus bekerja bersama. Kami dari DPR RI tidak akan memoratorium pelaksanaan pembentukan DOB”, katanya.

“Komisi II juga merencanakan akan berkonsultasi kepada Presiden terkait pembahasan pembentukan DOB”, lanjut Hetifah.

Diakui Hetifah bahwa usulan pembentukan DOB sangat banyak. Oleh sebab itu DPR bersama pemerintah menginginkan pembentukan DOB dilaksanakan secara selektif. (*)

Tambah Komentar

Exit mobile version