Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Samsun Pastikan Kawal Perbaikan Jalan Rusak di Samboja

Samsun Pastikan Kawal Perbaikan Jalan Rusak di Samboja
Samsun Pastikan Kawal Perbaikan Jalan Rusak di Samboja. ©Jifran/beri.id

SAMARINDA – Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun soroti kondisi jalan rusak daerah Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Belum lama ini, kondisi jalan tersebut ramai jadi perbincangan di laman media sosial.

“Wajar saja masyarakat kesal dan marah, karena saya juga sebagai masyarakat yang melintasi ikut langsung merasakan apa yang di alami masyarakat” ujar Muhammad Samsun.

Samsun pastikan, jalan tersebut segera dikerjakan. Sudah dianggarkan melalui APBD 2021 lalu. Sekarang tinggal secara tehnis PU yang akan melaksanakan.

“Untuk proyek segera dimulai, saya yang ikut menandatangani dokumen APBD 2021 lalu”paparnya.

Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan, anggaran tersebut untuk perbaikan di beberapa ruas jalan, yaitu dari kilometer 38 menuju Simpang Samboja dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 13,135 milyar.

Jalan dari simpang Sangasanga menuju ke Kelurahan Dondang dianggarkan sebesar Rp 22,5 milyar.

Perbaikan jalan Samarinda Seberang menuju Sangasanga dianggarkan senilai Rp 11,25 milyar.

Sementara jalan Samboja menuju Muara Jawa Rp 6,25 milyar dan jalan dari batas Balikpapan menuju Samboja disiapkan sebesar Rp 15 milyar.

Samsun manambahkan, baru-baru ini juga telah meminta timnya turun langsung bersama PU Provinsi untuk meninjau titik prioritas agar tepat sasaran.

“Tim sudah saya minta langsung beberapa waktu lalu untuk turun bersama PU untuk meninjau titik prioritas, termaksud di titik Kuala Samboja” ujar samsun.

Dia membeberkan telah mengkonfirmasi langsung ke PU Provinsi mengenai kendala belum di mulaikan beberapa titik kegiatan perbaikan jalan provinsi tersebut. Salah satunya karena karena kebijakan PPKM sehingga memberikan beberapa batasan.

Dijelaskan Samsun, hasil konfirmasi PU Provinsi terakhir pemenang tender untuk titik Kuala Samboja sudah berkontrak.

“Insya Allah bulan September ini sudah bisa mulai pekerjaan di lapangan, begitu infonya” ujar Muhammad Samsun.

“Saya akan terus melakukan pengawalan terkait proses perbaikan jalan provinsi tersebut, berkali-kali saya telfon pejabat tehnis untuk segera mulai pengerjaannya,”lanjutnya lagi.

Selain itu, prioritas perbaikan jalan yang masuk kewenangan provinsi di Kabupaten Kukar juga tidak hanya menyasar jalur di Pesisir Kukar. Tapi juga jalur lain di wilayah Kukar yang dinilai sangat memprihatikan.

Perbaikan jalan provinsi di Kukar yang melintasi Tenggarong Seberang dan Sebulu sekaligus perbaikan di Simpang 3 Sambera Muara Badak 1 dan 2.

“Jalan simpang 3 Sambera -Muara Badak disiapkan Rp 11,6 miliar. Jalan simpang 3 Sambera – Muara Badak 2 Rp 17,4 miliar. Simpang Lembuswana – Sebulu Rp 54 milyar,” pungkasnya. (fran)

Exit mobile version