Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Tahun Ajaran Baru Akan Segera Dimulai, Seragam Sekolah Gratis Urung Terlaksana

BONTANG – Seragam sekolah geratis yang ditunggu-tunggu peserta didik di Kota Taman tampaknya sulit terealisasi dalam waktu dekat ini, pasalnya lelang belanja pengadaan pakaian seragam tersebut kembali gagal dilakukan. 
Padahal masa libur sekolah atau tahun ajaran baru akan segera dimulai, sebab itu orang tua murid harus mulai mempersiapkan semua kebutuhan sekolah itu sendiri terlebih pekan depan seluruh kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. 

Intan (49) warga Loktuan salah satu orang tua murid mengatakan kaget mendengar informasi bahwa lelang seragam geratis yang memang ditunggu-tunggu itu kembali gagal mendapatkan pemenang. 

“Anak saya 3 orang, ketiganya sekolah. Tentu kalau ada seragam sekolah geratis sangat membantu terlebih ekonomi lagi sulit gini, kalau memang ngak jadi mestinya di informasikan jadi kami bisa bersiap,” ujarnya saat di wawancarai, rabu (12/7).

Gagal lelang belanja seragam sekolah gratis bagi 38.727 siswa dari tingkat SD hingga SMA sekota Bontang ini sebenarnya merupakan kegagalan lelang kali kedua yang sebelumnya pada Mei 2017 lalu, lelang juga dinyatakan gagal.

Kemudian lelang pengadaan pun kembali diadakan mulai 12 juni 2017 dengan peserta lelang bertambah menjadi delapan perusahan yang sebelumnya pada lelang pertama hanya di ikuti enam perusahaan. Dan ternyata kembali dinyatakan gagal.
Alasan gagal sendiri seperti yang tertera pada halaman situs LPSE Kota Bontang, karena tidak ada satupun perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan.

Dalam berita acara gagal lelang, disebutkan jika delapan perusahaan tersebut dinyatakan tidak lolos pada tiga tahap evaluasi spesifikasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Empat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada evaluasi administrasi, dan empat lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada evaluasi teknis, sebelum masuk pada evaluasi harga.

Sebab itu, pihak ULP kembali mengembalikan berkas permohonan lelang yang diajukan Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Bontang, untuk kemudian dilakukan perbaikan. (and)

Exit mobile version