Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Tetapkan 4 paslon Pilgub Kaltim, KPU ingatkan kelengkapan Persyaratan.

Daerah, Politik

Tetapkan 4 paslon Pilgub Kaltim, KPU ingatkan kelengkapan Persyaratan.

Februari 12, 2018

SAMARINDA – Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah di tetapkan oleh KPU Kaltim (12/2/18), babak baru di mulai di pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Dalam Rapat Pleno Terbuka yang di selenggarakan KPU Kaltim,empat pasangan ini melangkah maju bersiap menentukan no urut pencalonan yang akan di undi esok.

Empat pasangan calon ini yakni, Isran Noor-Hadi Mulya(diusung Gerinda, PKS dan PAN), pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdiant (Demokrat, PPP, dan PKB), Sofyan Hasdam-Nursyirwan Ismail (Golkar dan Nasdem), serta Rusmadi-Safaruddin (PDIP dan Hanura). Selanjut nya paslon akan memasuki masa kampanye yang di mulai pada 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.

Penetapan ini di jaga ketat oleh personil gabungan Polri dan TNI. Masing –masing paslon yang hadir hanya di perbolehkan membawa 15 orang rombongan ke dalam ruang rapat. Suasana nampak cair, paska KPU mengetuk palu sidang menetapkan paslon, masing-masing pasangan berjabat tangan dengan pasangan calon lainnya.

Di akhir rapat, KPU Kaltim juga mengingatkan kepada pasangan calon yang berstatus ASN serta Aparat, sejak penetapan ini memiliki lima hari untuk menyerahkan surat dari pimpinan instansi terkait bahwa yang bersangkutan benar mengajukan pengunduruan diri serta sedang sudah di proses.

“Setelah lima hari itu, 30 hari sebelum hari H sudah harus menyerahkan surat pengunduran diri yang telah di setujui instansi terkait,” Ujar Taufik ketua KPU Kaltim.

Di kesempatan penetapan ini, Kapolda Kaltim yang baru saja menjabat menegaskan ke seluruh paslon dan tim pemenangan untuk menjaga proses demokrasi ini tetap damai serta kondusif, “kita mesti secara bersama memastikan daerah kita tetap aman dan damai dalam berdomkrasi. Jangan campur adukan pemilihan Gubernur ini dengan pemilihan tokoh adat. Yang di pilih ini Gubernur,” tegas Priyo Widyanto.

Ketua Bawaslu Kaltim juga menegaskan untuk masing-masing tim pemenangan untuk mencabut dan membongkar sendiri algakayang di pasang oleh tim. “Untuk algaka kan sudah ada fasilitas KPU. Walaupun, ada juga yang di bebankan ke paslon. Inti nya kami minta agar tim pemenangan untuk segera mencabut algaka mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.” Beber Syaiful. (Fran)

Tambah Komentar

Exit mobile version