Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Kota Bontang Tiga Tersangka Pencurian, Diamankan di Polres Bontang Melalui Operasi Gabungan Tim Rajawali dan Tim Macan

Daerah, Kota Bontang, Terkini

Tiga Tersangka Pencurian, Diamankan di Polres Bontang Melalui Operasi Gabungan Tim Rajawali dan Tim Macan

Sulez Escariot's

Maret 18, 2021Maret 18, 2021

Tiga Orang Tersangka diamankan di Polsubsektor Teluk Pandan, Kutim (Doc. Humas Polres Bontang)

Tiga Orang Tersangka diamankan di Polsubsektor Teluk Pandan, Kutim (Doc. Humas Polres Bontang)

BONTANG – Tiga orang tersangka pencuri lintas daerah, akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Kutim bersama dengan Tim Rajawali Polres Bontang.

Diketahui, tiga orang tersangka tersebut yang masing-masing berinisial NS, NR, dan AR. Berhasil menggondol harta benda milik dua orang korbannya, di dua lokasi yang berbeda.

Ketiga tersangka tersebut ditangkap, di Jalan Wono Asri, Desa Makarti, Marangkayu Kukar. Dan di Jalan Poros Samarinda Bontang, di Kecamatan yang sama.

Saat awal kejadian, pada Selasa (16/3) lalu. Poniman (korban) kaget melihat rumahnya sudah berantakan dan pintu samping rumahnya sudah terbongkar akibat dicongkel oleh pelaku.

Setelah diperiksa, ternyata harta benda miliknya sudah tidak ada. Seperti Laptop, Senapan Angin, Chainsaw (Senso), dan uang tunai sebesar Rp 400 Ribu miliknya sudah tidak ada. Kerugian Poniman ditaksir mencapai Rp 6 Juta.

Dihari yang sama, Abdul Rachman (Korban) yang hendak mampir sholat di jalan poros Samarinda-Bontang. Ia meninggalkan harta benda miliknya di dalam mobil. Kemudian langsung sholat.

Setelahnya, Ia kaget barang berharga miliknya sudah tidak ada didalam mobil. Seperti Handphone dan paket bawaan miliknya. Ia mengaku kepada polisi, kerugiannya mencapai Rp 8 Juta.

“Total kerugian pelapor mencapai 14 Juta,” ungkap Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martunas Siringoringo, melalui Kasubbag Humas Polres Bontang AKP Suyono.

Dari dua lokasi penangkapan, polisi mengamankan 7 barang bukti. Diantaranya, Satu buah air purifier, satu unit laptop, satu buah chainsaw, dua charge laptop, satu tas laptop, satu buah parang, dan satu buah senapan.

Untuk pertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana.

“Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,” tandasnya. (Esc)

Tambah Komentar

Exit mobile version