Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Virgoun “surat cinta untuk starla” di HUT RI 72 Samarinda dan Lampion Konser

Samarinda – Sebagai agenda rutin acara agustusan, beberapa tahun terakhir ini selalu di gelar Panggung Hiburan untuk seluruh masyarakat kota Samarinda dan sekitarnya dengan menghadirkan bintang tamu.“Kembali tahun ini kami gelar Panggung Hiburan Rakyat dengan menghadirkan bintang tamu, kali ini akan tampil VIRGOUN dengan hitsnya “Surat Cinta Untuk Starla” yang romantis kemudian untuk menambah suasana harmonis ditambah dengan pelepasan lampion merah putih secara bersama-sama.” Kata Muhammad Faisal selaku Koordinator Acara.

Hal ini disebut dengan tagline “Samarinda Lampion Konser”, untuk pertama kali dilaksanakan tahun 2015 dengan bintang tamu Virza dan kali ini kembali hadir bersama bintang tamu Virgoun.

“Silahkan datang pada tanggal 20 Agustus 2017, hari Minggu pukul 19,00 Wita di Halaman GOR segiri Samarinda Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Gratis untuk semua warga, kecuali yang ingin ikut menerbangkan lampion dapat memesannya mulai sekarang berbayar karena persediannya juga terbatas”lanjut Faisal

Seperti juga tahun-tahun yang lalu, kegiatan ini juga terlaksana secara mandiri non anggaran pemerintah dengan pola sponsorship dan partisipasi dari para pihak yang tidak mengikat,

“Kami gelar berkat bantuan banyak pihak, untuk itu terima kasih atas nama panitia pelaksana, dan ini juga bukan bermaksud berhura-hura tetapi sebagai refleksi kegembiran kita semua di HUT Kemerdekaan RI tahun 2017” ujar Kadis Pariwisata Kota Samarinda ini.

Sudah pula kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Samarinda dan sekitarnya untuk bisa juga menyelenggarakan acara hiburan dengan skala kecil di lingkungan masing-masing, untuk memeriahkan HUT RI ke 72 ini secara bergotong royong. Tutupnya (arm).

 

Exit mobile version