Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Pendidikan Workshop dan Bimtek: Dorongan Penting untuk Guru Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan

Workshop dan Bimtek: Dorongan Penting untuk Guru Anak Berkebutuhan Khusus

November 9, 2023Desember 6, 2023

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Meidalina

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Meidalina

Samarinda, Beri.id – Disdikbud Kalimantan Timur (Kaltim) aktif menyelenggarakan workshop dan bimbingan teknis (bimtek) bagi guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Meidalina, menyoroti pentingnya kegiatan tersebut dalam mendukung pengajaran yang lebih efektif.

Meidalina menegaskan bahwa antusiasme para guru sangat tinggi dalam mengikuti workshop dan bimtek yang diselenggarakan.

“Guru-guru terlibat dengan antusiasme tinggi, mereka bahkan rela memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar keterampilan baru, yang nantinya akan diterapkan dalam pembimbingan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti pembuatan keset,” ungkapnya.

Hingga November 2023, Disdikbud Kaltim telah mengadakan tujuh workshop yang berfokus pada pengembangan keterampilan guru.

“Pada tanggal 13 November 2023, kami akan mengadakan workshop Hortikultura bagi guru, dengan harapan mereka dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada para murid,” jelas Meidalina.

Meidalina juga menekankan bahwa pihaknya selalu berupaya memahami kebutuhan sekolah, meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. “Output yang dihasilkan sangat beragam, termasuk pengembangan keterampilan anak didik melalui kegiatan seperti lomba melukis dan membatik, yang diadakan serupa dengan sekolah pada umumnya,” tambahnya.

Workshop dan bimtek ini dianggap sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pengajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus serta menegaskan komitmen Disdikbud Kaltim dalam mendukung pengembangan keterampilan bagi guru yang terlibat.

(Dodi Prabowo/Adv Disdikbud Kaltim)

Tambah Komentar

Exit mobile version