Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim Anggota DPRD Kaltim Sugiyono Dorong Pemerataan Listrik Hingga Daerah Pinggiran

DPRD Provinsi Kaltim

Anggota DPRD Kaltim Sugiyono Dorong Pemerataan Listrik Hingga Daerah Pinggiran

Juni 29, 2025Juli 11, 2025

istimewa

istimewa

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sugiyono, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 terkait penyelenggaraan ketenagalistrikan. Acara yang berlangsung pada Minggu (29/6/2025) di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim ini menjadi wadah bagi Sugiyono untuk menyuarakan pentingnya pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan daerah pinggiran yang belum sepenuhnya teraliri listrik.

Dalam sambutannya, Sugiyono secara tegas menyatakan harapannya agar seluruh masyarakat, termasuk di gang-gang kecil hingga pelosok rumah di Kota Samarinda, dapat menikmati aliran listrik tanpa terkecuali. “Terkhususnya di Kota Samarinda, semua masyarakat harus menikmati aliran listrik, baik di gang jalan hingga sampai rumah,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda ini.

Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di daerah pinggiran kota yang pasokan listriknya masih belum maksimal. Untuk mencapai pemerataan ini, Sugiyono menyerukan pentingnya kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah guna memastikan seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati akses listrik secara menyeluruh.

Di akhir acara, Sugiyono menyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat yang telah hadir. Ia menegaskan bahwa agenda sosialisasi ini juga menjadi bagian dari silaturahmi, sekaligus kesempatan untuk menampung dan memperjuangkan setiap keluhan masyarakat.

Tambah Komentar

Exit mobile version