Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Jembatan di Kaltim Kerap Ditabrak, Dewan Usulkan Dipasang CCTV

Kondisi Jembatan Dondang Setelah ditabrak Ponton Batu Bara.
Kondisi Jembatan Dondang Setelah ditabrak Ponton Batu Bara.

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim usulkan agar seluruh jembatan di Sungai Mahakam dipasangi CCTV (Closed-circuit television). Ketika terjadi insiden pihaknya akan lebih mudah mengetahui.

Disebutkan karena selama ini hampir keseluruhan jembatan diatas sungai mahakam pernah alami insiden, yaitu ditabrak ponton batubara. Terbaru penabrakan terhadap jembatan dondang. Tetapi selalu tidak ada detail peristiwa sehingga berakhir pada denda.

Usulan itu muncul saat Komisi III DPRD Kalti hearing dengan sejumlah instansi terkait mengenai keamanan jembatan dan juga risiko jika terjadi penabrakan jembatan oleh Ponton.

“Bila perlu Jembatan Dondang, atau mungkin seluruh jembatan di Sungai Mahakam dipasangi CCTV saja,”usul Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Sanga Sanga dengan Muara Jawa. melintang sepanjang 840 meter. Sudah mengalami 3 kali isnsiden dalam beberapa bulan terakhir. Komisi III pertanyakan bagaimana denda dan ganti rugi jembatan dondang yang ditabrak tongkang.

“Ini kan sudah 3 kali ditabrak. Bayangkan, kalau kita tidak bersikap. Itu dibangun dari uang APBD, kalau runtuh, bagaimana?” ujar Hasanuddin Masud.

Terkait Jembatan Dondang yang dibangun tahun 2004 semasa Gubernur Kaltim Suwarna AF itu, insiden tertabrak ponton terakhir pada 2 Maret 2021. Sebuah tongkang yang semestinya berada ditambat, ternyata terlepas tali tambatnya. Tongkang tanpa kendali itu kemudian menabrak tiang jembatan.

Sebelumnya, peristiwa ditabrak tongkang terjadi 15 November 2020. Dari kedua insiden tersebut pengusaha dikenakan ganti rugi biaya perbaikan jembatan yang rusak.

Menurut Hasanuddin Masud, pada tabrakan ponton pertama pengusaha kapal ponton dikenakan ganti rugi sebesar 1 milyar lebih. Sementara untuk kasus terakhir, pengusahanya dikenakan gantirugi sebesar Rp3,08 Miliar.

(Fran)

Exit mobile version