Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Sidak Komisi II DPRD Kaltim ke Proyek UMKM, Jerico: Tetap Akan Melanjutkan Jalur Hukum

Komisi II DPRD Kaltim lakukan sidak terkait pengerjaan Proyek Gedung Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

Balikpapan – Berkat laporan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia terkait keterlambatan pengerjaan Proyek Gedung Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Balikpapan senilai 15 Miliyar, akhirnya Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Senin (30/1/2023).

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono beserta anggota serta didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Kadis Disperindagkop) Provinsi Kaltim Muhammad Sa’duddin.

Sedangkan dari pihak pelaksana pekerjaan PT Ananto Uttomo diwakili Idrus selaku Konsultan Pengawas dan Joko Setia Budi serta Ketua Formak Indonesia Jerico Noldi dan jajarannya.

Karena sudah jelas PT Ananto Uttomo mengalami keterlambatan kerja sesuai waktu yang telah ditetapkan yakni 31 Desember 2022. Akhirnya mendapat denda dan diperpanjang hingga 19 Februari untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Terkait dengan keputusan ini, konsultan pengawas PT Ananto Uttomo Idrus kepada wartawan mengatakan bahwa keterlambatan ini dikarenakan faktor non teknis yakni terhadap lingkungan sekitar.

Disamping itu susahnya mendapatkan material karena di bulan Desember banyak toko material yang tutup, dan pihaknya menerima segala risiko akibat keterlambatan ini. Namun demikian tetap optimis bahwa 19 Februari 2023 semua pekerjaan akan rampung.

“Insyaa Allah sesuai dengan waktu yang ditetapkan 19 Februari 2023 semua pekerjaan akan rampung,” kata Idris.

Sementara itu Kadis Disperindagkop Provinsi Kaltim Muhammad Sa’duddin mengucapkan terima kasih atas kontrol dari masyarakat, khususnya kepada Formak.

Masih Sa’duddin menjelaskan saat lelang pertama dengan pagu anggaran 22 Miliyar termasuk biaya konsultan, pihak rekanan, yakni PT Ananto Uttomo menawar sebesar 15 Miliyar.

“Artinya kita mempunyai dana sisa sebesar 7 Miliyar,” lanjut Sa’duddin.

Sementara itu Ketua Formak Jerico Noldy kepada media ini berterima kasih kepada Komisi II DPRD Provinsi Kaltim yang telah melakukan sidak.

“Artinya sangat respon dengan aspirasi masyarakat untuk mengontrol proyek yang dikerjakan melalui dana rakyat,” ucap Jericho.

Namun demikian pihaknya akan tetap membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dengan catatan jika semua pekerjaan dan pembayaran sudah di selesaikan.

“Kami tetap lanjutkan ke jalur hukum setelah proses pengerjaan dan pembayaran selesai,” tegas Jerico.

Seperti diberitakan sebelumnya, Formak Indonesia melaporkan bahwa hasil investigasi ditemukan proyek Pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kaltim yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kaltim dimulai 22 September 2022 hingga 32 Desember 2024 selesai.

Namun kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan, hingga batas waktu yang ditentukan belum selesai.

Sehingga Formak Indonesia melaporkan hal ini ke Komisi II DPRD Provinsi Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal (24/12/2022).(SINTA)

Exit mobile version