Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Tumbuhkan Semangat Nasionalisme, Romadhony Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Gang Bakti

Daerah

Tumbuhkan Semangat Nasionalisme, Romadhony Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Gang Bakti

Desember 10, 2022Desember 15, 2022

Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama saat sosialisasi wawasan kebangsaan di Gang Bakti

Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama saat sosialisasi wawasan kebangsaan di Gang Bakti

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama kembali menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan kali ini di Gang Bakti, Jalan Pangeran Hidayatullah, kecamatan Samarinda Kota pada, 28 November 2022.

Dia menyampaikan selain sosialisasi juga sebagai bentuk silaturahmi dirinya bersama konstituen. Sekaligus perekat interaksi sosial antara masyarakat.

“Karena semangat memberikan pemahaman wawasan kebangsaan adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu poin utamanya perekat silaturahmi dan interaksi sosial masyarakat yang positif,”katanya.

Olehnya itu menurut anggota dewan termuda, sosialisasi wawasan kebangsaan perlu terus dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Sebab kata dia, masyarakat perlu mempertahankan rasa kecintaan terhadap tanah air meski melewati dinamika zaman.

“Dengan pemahaman wawasan kebangsaan kita berharap masyarakat implementasikan pada kehidupan sehari-hari dari empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,”

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan dengan memahami wawasan kebangsaan menjadi langkah penting untuk memperkuat perbudakan dasar dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dari ribuan pulau, bahasa, dan suku bangsa.

Dalam kesempatan hadir pula Heri Alfian sebagai narasumber. Dia menjabarkan masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan berbeda-beda golongan, suku, ras dan agama. Jelas kata dia, kondisi ini rentan diadu domba atau dipecah belah. Olehnya dia mengingatkan tidak boleh terhasut oelj intrik dari kepentingan Orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya untuk menjaga persatuan perlu mengembalikan rasa, rasa sepenanggungan sebangsa setanah air. Dengan begitu tidak ada lagi perbedaan dan saling membedakan antara satu dan lainnya.

Sebab lanjutnya lagi, banyak bahasa ekstrim muncul dimana-mana atas nama kebebasan. Padahal menurut dia, kebebasan setiap individu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

“Jangan seolah kita hidup sendiri tanpa ada orang lain. Kita boleh bebas berbuat apa aja, tapi ada orang lain yang mungkin terganggu dengan kebebasan seperti yang kita lakukan,”imbuhnya.

(Adv)

Tambah Komentar

Exit mobile version