Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda EkoBis Pedagang Musiman Bendera Di Kota Tepian, Kurang Omset

EkoBis

Pedagang Musiman Bendera Di Kota Tepian, Kurang Omset

Agustus 4, 2017

Samarinda – Menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72 di kota Samarinda, menjadi ajang mencari rezeki bagi para pedagang atribut dan bendara musiman di kota Tepian ini.
Peringatan HUT RI yang masih 13 hari lagi menjadi peluang mereka untuk menjajakan dagangan nya. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan M.yamin, Jalan Pahlawan, Jalan Juanda dan beberapa jalan lain nya.

Namun ada yang berbeda di tahun ini, daya beli masyarakat yang melemah dan juga defisit nya anggaran pemerintah menjadi sangat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang musiman ini. Selain hal itu, lokasi jualan mereka yang tidak permanen ini acap kali mendapat tindak tegas pengusiran oleh petugas Satpol PP kota Samarinda.

Saat ditemui wartawan Beritainspirasi.info, Kustiawan salah seorang pedagang bendera musiman, yang mengampar dagangan nya di jalan M.yamin di depan kantor Pengadilan Tinggi Negeri Kaltim. “Ya saya sendiri dari awal bulan ini sudah pindah tempat 10 kali, baru saja saat saya buka lapak petugas udah mengusir saya”. Ujar Kustiawan pedagang yang baru saja datang dari Garut.

“Selain itu mas kata temen-temen saya yang pedagang asli sini, sepi nya pembeli ini karena, pemerintah nya defisit. Jadi sedikit sekali dinas-dinas dan anggota dewan serta pemerintah kota yang belanja perlengkapan atribut memeriahkan HUT RI tahun ini” tandas kang Kus Sapaan akrabnya.

Di tambah tempat yang selalu berganti ini di anggap mempersusah mereka mengenalkan dagangan mereka. “Kami kan berjualan ini cuma satu tahun sekali. Stand-stand yang kami pinjam pun hanya sementara sampai akhir bulan ini kan, kalau negaranya merayakan kemerdekaan,masyarakatnya masa tidak merasakan.” Tutupnya (Arm)

Tambah Komentar

Exit mobile version